Negara Berani Tanpa Guru? Polemik Honorer Menguak Paradoks Prioritas Bangsa. Begini Komitmen Bupati Aji

Pacitan,JBM.co.id- Pernyataan kritikus nasional Rocky Gerung kembali mengguncang kesadaran publik. Dengan diksi yang lugas dan tajam, ia membandingkan posisi guru honorer dengan profesi lain yang menjadi pilar negara.

Polisi honorer tidak ada, TNI honorer tidak dikenal, jaksa honorer pun tak pernah terdengar. Namun dalam dunia pendidikan, sektor yang menentukan masa depan bangsa, istilah guru honorer justru menjadi realitas yang bertahun-tahun dibiarkan.

“Keamanan negara digaji, pendidikan bangsa disuruh ikhlas. Negara takut tanpa tentara, tapi berani tanpa guru.” Kalimat ini bukan sekadar kritik, melainkan cermin paradoks kebijakan negara dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas.

Isu tersebut menemukan relevansinya di daerah, termasuk di Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan, Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nur Bayu Aji Reksonagoro secara terbuka mengakui bahwa persoalan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Hingga kini, masih terdapat guru honorer yang belum memperoleh status aparatur sipil negara (ASN), baik melalui jalur PNS maupun PPPK, termasuk skema PPPK paruh waktu. Kondisi ini menempatkan ribuan pendidik dalam posisi serba tidak pasti, mengabdi penuh, namun dengan jaminan kesejahteraan dan kepastian hukum yang terbatas.

“Ini bukan persoalan sederhana. Status guru honorer menyangkut martabat profesi pendidik dan kualitas layanan pendidikan. Kami di daerah tidak tinggal diam. Ini adalah tanggung jawab kami untuk terus memperjuangkan mereka,” ujar Bupati Indrata melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Pacitan, Luthfi Azza Azizah, Kamis (22/1/2026).

Bupati sambung Luthfi menyadari, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB dalam beberapa tahun terakhir terkesan mempersempit peluang pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Pembatasan formasi, pengetatan usia, hingga perubahan skema rekrutmen menjadi faktor yang kerap memupus harapan para guru yang telah lama mengabdi.

Namun, menurutnya, kebijakan administratif tidak boleh mematikan rasa keadilan. Pemerintah daerah, kata Luthfi, terus berupaya mencari terobosan, termasuk membuka ruang dialog dan advokasi ke pemerintah pusat.

“Bila perlu, kami siap membawa aspirasi ini hingga ke tingkat presiden. Guru adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Tanpa kepastian bagi guru, sulit berharap pada kualitas pendidikan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa problem honorer bukan hanya milik guru. Tenaga administrasi perkantoran di lingkungan pemerintahan daerah juga menghadapi situasi serupa, bekerja dalam sistem, namun berada di luar kepastian status dan perlindungan.

Di sisi lain, polemik guru honorer sesungguhnya membuka ruang refleksi yang lebih luas. Pendidikan sering dielu-elukan sebagai investasi jangka panjang bangsa, tetapi dalam praktik kebijakan, justru kerap menjadi sektor yang diminta berkorban. Guru dituntut profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan kurikulum, namun pada saat yang sama diminta menerima ketidakpastian sebagai bagian dari pengabdian.

Bupati, kata Luthfi, optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aspirasi daerah dapat menemukan titik temu dengan kebijakan nasional. Harapannya, negara tidak lagi memandang guru sekadar sebagai pelengkap sistem, melainkan sebagai aset strategis yang layak mendapat perlindungan dan penghargaan setara.

Pernyataan Rocky Gerung, terlepas dari gaya retoriknya yang keras, telah membuka kembali diskursus mendasar, sejauh mana negara sungguh-sungguh memprioritaskan pendidikan. Sebab sejarah membuktikan, bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang aman, tetapi bangsa yang cerdas dan kecerdasan itu lahir dari guru yang dimanusiakan, bukan sekadar diminta untuk ikhlas.(Red/yun).