Kanwil Kemenkum Bali Penuhi Standar Pelayanan Publik Nasional, Komitmen Terus Berbenah
Jbm.co.id-DENPASAR | Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum terus menunjukkan perkembangan positif.
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali dinilai berhasil memenuhi standar kualifikasi pelayanan publik, terutama dalam penyediaan fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan.
Kesimpulan tersebut disampaikan, usai monitoring dan evaluasi oleh tim gabungan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). Agenda ini digelar sebagai bagian dari pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025.
Monitoring dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas, sarana, dan prasarana pelayanan publik. Tim memastikan seluruh layanan mulai dari area parkir, aksesibilitas kursi roda, ruang tunggu, hingga fasilitas khusus telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat umum, termasuk disabilitas, lansia, dan ibu menyusui.
Kanwil Kemenkum Bali dinyatakan telah memenuhi enam komponen utama pelayanan publik, yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Layanan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan apresiasi atas hasil penilaian tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan akhir dari proses perbaikan.
“Tentu kami bersyukur atas penilaian ini. Namun, Kanwil Kemenkum Bali akan terus berbenah. Kami berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan berkelanjutan demi memberikan fasilitas dan kualitas terbaik dalam pemberian layanan kepada masyarakat,” kata Eem Nurmanah.
Ia menambahkan, pendekatan humanis, inklusif, dan pemenuhan fasilitas seperti ruang laktasi, arena bermain anak, dan toilet disabilitas menjadi bukti keseriusan Kemenkum Bali dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
“Kepuasan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan kami. Oleh karena itu, inovasi dan pemutakhiran data pelayanan akan terus kami dorong agar pelayanan hukum di Bali semakin cepat, tepat, dan transparan,” pungkasnya. (red).
