Jbm.co.id-DENPASAR | Polemik penjor dan kekacauan infrastruktur kelistrikan PLN di Bali menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan mendapat perhatian serius Gubernur Bali, Wayan Koster. Ia menegaskan bahwa penataan jaringan listrik harus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan tidak memicu keresahan publik.
Gubernur dua periode itu menilai polemik jarak aman penjor dari jaringan listrik seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menilai komunikasi PLN ke masyarakat kurang sensitif terhadap budaya Bali sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir.
“Terkait penjor, jangan sampai seolah-olah budaya Bali dibatasi. Yang dibutuhkan adalah koordinasi teknis, bukan imbauan yang menimbulkan kegaduhan. Saya minta PLN meluruskan dan berkomunikasi dengan tepat,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster mengingatkan bahwa penjor adalah simbol sakral masyarakat Bali, sehingga setiap imbauan yang menyentuh ranah budaya harus disampaikan dengan cermat.
Selain isu penjor, Gubernur Koster juga menyoroti persoalan tiang listrik tidak tertata, kabel menggantung dan penempatan utilitas yang dinilai merusak estetika kota. Ia meminta PLN mengambil langkah jangka panjang, bukan hanya berfokus pada penanganan listrik saat terjadi gangguan.
“Saya mendesak PLN agar tidak hanya tanggap saat gangguan listrik, tetapi juga merapikan infrastruktur guna menghindari potensi bahaya dan menjaga estetika kota,” tegasnya.
Terkait transisi energi, Gubernur Koster kembali menegaskan komitmennya bahwa Bali harus bergerak menuju energi bersih. Ia mendorong percepatan pemasangan PLTS atap dan menolak tambahan pasokan listrik 500 MW dari luar Bali karena ingin kebutuhan listrik pulau dipenuhi dari pembangkit energi bersih lokal.
Dalam catatan Pemprov Bali, target pemasangan PLTS atap tahun ini mencapai ratusan megawatt yang dipasang pada gedung pemerintah, fasilitas publik, hingga sektor swasta melalui kerja sama dengan PLN.
Gubernur Koster juga mengapresiasi langkah cepat PLN saat pemadaman besar 2 Mei 2025. Menurutnya, kehadiran Dirut PLN di lapangan dan pengerahan ratusan personel menunjukkan komitmen pemulihan yang kuat. Namun ia menegaskan bahwa penataan estetika dan keamanan jaringan listrik harus menjadi prioritas ke depan.
Ia meminta PLN dan Pemprov Bali segera menyusun skema kerja bersama, termasuk evaluasi titik tiang bermasalah, desain ulang penempatan utilitas, hingga kajian konversi kabel ke sistem bawah tanah di kawasan tertentu.
Menurutnya, keharmonisan antara infrastruktur dan budaya Bali merupakan hal yang tidak dapat ditawar.
“Bali ini pulau budaya. Segala bentuk kebijakan harus peka, termasuk dalam penyampaian imbauan. Jangan sampai penjor atau tradisi masyarakat dijadikan polemik setiap tahun. Yang diperlukan adalah kolaborasi teknis yang baik,” kata Gubernur Koster.
Polemik tersebut sebelumnya juga mendapat perhatian berbagai tokoh, termasuk Rektor Undhira Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, Pengamat Budaya Wayan Suyadnya, Ketua Paiketan Krama Bali Dr. Ir. I Wayan Jondra, Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak, Ketua Yayasan Tamiang Bali Mandiri Nyoman Baskara, Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara, politisi Dr. Somvir, Ketua Komisi II DPRD Bali Ajus Linggih, hingga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Gung Cok. (red).
