Saling Segel di Jatiluwih: Utamakan Kepentingan Ribuan Warga Bukan Segelintir Pelaku Usaha, Jika Sawah Habis, Siapa Rugi???
Jbm.co.id-TABANAN | Isu pembangunan di kawasan persawahan Subak Jatiluwih, Tabanan, yang berstatus Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO kembali menjadi pusat perhatian publik.
Protes masyarakat dengan ditebarkan seng serta adanya Sidak dari Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali memperkuat kekhawatiran bahwa pembangunan masif mulai menggeser jati diri lanskap sawah terasering yang menjadi ciri khas Jatiluwih.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, John Ketut Purna atau John Purna menyampaikan pandangannya terkait peningkatan bangunan di sekitar area persawahan yang dinilai menimbulkan keresahan pelaku wisata.
Menurutnya, keluhan wisatawan dan pelaku pariwisata kini semakin sering terdengar. “Keadaan Jatiluwih, saya banyak sekali mendapat komplain dari driver, guide, dan turis. Pembangunan di Jatiluwih sudah sangat marak. Saya berharap pertanian di Jatiluwih tetap berkelanjutan dan aturan harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.
John Purna memperingatkan potensi dampak serius jika pembiaran terus terjadi. “Kalau kita biarkan terus, nanti kita bisa bermasalah dengan UNESCO. Lama-lama generasi muda kita tidak bisa melihat sawah lagi karena terlalu masifnya pembangunan,” tegasnya.
Petani Tetap Bisa Berjualan, Asal Ikut Aturan
John Purna meluruskan isu larangan petani mendirikan bangunan untuk berjualan. Ia menyebut sudah ada kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan petani.
“Sudah ada kesepakatan antara Desa Jatiluwih dan pihak PM Datar Banan. Petani diperbolehkan membangun di sawah dengan ukuran maksimal 3 x 6 meter, bebas peruntukannya, termasuk untuk berjualan. Jadi, bukan tidak boleh sama sekali,” jelasnya.
Namun, aturan desain dan material tetap diberlakukan demi menjaga estetika kawasan. “Semuanya sudah diatur atap harus alang-alang, modelnya alami. Artinya aturan sudah jelas, tinggal ikuti saja agar seimbang,” ungkapnya.
Utamakan Kepentingan Ribuan Warga Jatiluwih
John Purna mengajak pelaku usaha dan pemangku kebijakan agar melihat persoalan dengan perspektif keberlanjutan.
“Saya sadar, siapa pun pasti marah kalau usahanya dibatasi. Tapi coba pikirkan jauh ke depan. Kalau sawah habis, siapa yang rugi? Cuma segelintir yang untung, tapi ribuan warga lainnya kehilangan masa depan,” ujarnya.
Ia menyebut setidaknya sudah ada 13 pelaku usaha yang membangun cukup masif. “Kalau 13 orang ini dibiarkan, dan masing-masing punya keluarga besar, yang menikmati hanya mereka. Sisanya sekitar 3.000 penduduk jadi kehilangan kesempatan,” tegasnya.
Menunggu Keputusan Final Pemangku Wilayah
John memastikan pihak DTW akan mengikuti keputusan Subak, Desa, Adat, hingga Pemerintah Daerah.
“Solusi semuanya saya serahkan kepada pemangku yang punya hak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari tamu, guide, dan driver. Intinya, alam yang di luar itu harus dipertahankan,” terangnya.
Untuk itu, John Purn berharap pernyataannya tidak memicu ketegangan. “Tolong jangan sampai pernyataan saya bikin saya dimusuhi. Saya hanya ingin Jatiluwih tetap terjaga,” ucapnya.
John Purna kembali mengingatkan pentingnya menjaga karakter Jatiluwih sebagai bagian warisan dunia. “Aturan sudah ada, mari kita sama-sama ikuti. Tujuannya bukan untuk melarang, tapi menjaga agar Jatiluwih tetap seperti yang dicintai wisatawan sawah yang berkelanjutan, bukan bangunan masif,” pungkasnya. (red).
