Pansus TRAP DPRD Bali dan Satpol PP Bersitegang Soal PMA Eco Create Diduga Milik WNA Rusia Ditutup Sementara
Jbm.co.id-DENPASAR | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali terlibat adu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.
Keduanya bersitegang saat Pansus DPRD Bali meminta Satpol PP Bali menutup sementara perusahaan manufaktur milik Warga Negara Asing (WNA) yang diduga asal Rusia di Jalan By Pass Denpasar Selatan, Rabu, 17 September 2025.
Inspeksi mendadak (Sidak) yang dipimpin oleh Ketua pansus Tata Ruang, Aset dan Perizin (TRAP) DPRD Provinsi Bali I Made Supartha S.H., M.H., awalnya berlangsung biasa saja.
Namun, tensi mulai naik, setelah Satpol PP Provinsi Bali mencoba menghalangi kegiatan Pansus TRAP DPRD Bali dengan bertidak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mengeluarkan perizinan dengan membela pengusaha milik Warga Negara Asing tersebut.
Bahkan, Satpol PP Provinsi Bali tidak bertindak sebagai OPD Penegak Perda dan Perkada, yang seharusnya tugas dari Satpol PP.
Penutupan sementara tersebut, karena dianggap tidak memiliki dokumen perizinan usaha yang lengkap.
Selain itu, bangunan perusahaan tersebut juga diduga membangun diatas lahan konservasi, seperti mangrove.
“Karena tidak bisa menunjukkan izin-izinnya, maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Penegak Perda, Penegak Regulasi Satpol-PP menutup sementara dengan polisi line. Kalau besok dokumen itu bisa dibawakan kepada kami, besok pun kami buka ya, dan dari pihak manajemen dengan sukarela untuk menutup sementara,” kata I Made Supartha saat sidak langsung di Jalan By Pass, Denpasar Selatan, Rabu, 17 September 2025.
Ia mengatakan, penutupan terhadap perusahaan manufaktur tersebut bersifat sementara sebagai bagian dari sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memiliki dokumen perizinan lengkap.
“Ada UU nomor 6 tahun 2023, jika tidak bisa memberikan izin-izin maka ada sangsi administratif, dengan sementara ditutup, sampai nanti manajemen membawa bukti-bukti yang ada,” kata politisi asal Partai bermoncong putih ini.
Made Supartha menambahkan, daerah yang dulunya penuh dengan mangrove, sekarang beralih fungsi menjadi kawasan industri.
Oleh karena itu, Pansus TRAP DPRD Bali juga akan mengecek status kepemilikan tanah di kawasan tersebut.
“Yang kita kenal dulu kawasan mangrove, sekarang berubah menjadi kawasan industri, oleh karena itu kami akan cek dan memperdalam bersama BPN kepemilikan tanah, apakah sudah sesuai standar, atau apakah tanah milik negara atau tanah milik pribadi,” kata Supartha yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali
Menurutnya, banjir beberapa hari lalu sangat berdampak pada situasi kehidupan di Bali, karena itu DPRD Bali melalui pansus tata ruang aset dan perizinan ingin melakukan evaluasi salah satunya di kawasan ini, apa kira-kira penyebab dari kejadian tersebut yang sampe memakan korban jiwa.
“Kalau semua ini menjadi berubah fungsi, terus airnya mau di kirim ke mana, air datang dari Selatan ke Utara, terus ini ditutup, terus airnya dikemanakan, apakah mau banjir seperti kemarin, itu persoalannya makanya kita evaluasi,” kata Made Supartha yang juga Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali.
Sementara itu, dari pihak perusahaan, seorang Staf bernama Elda Rizky menyampaikan Eco Create bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan. “Yang manufaktur, kita produksi material konsumsi,” paparnya.
Ia menambahkan, produk Eco Crete didistribusikan ke beberapa kawasan di Bali.
“Yang saya tahu masih di area Bali aja sih. Cuma yang paling dekat-dekat sih ada di Sanur, Kuta, Canggu,” katanya.
Soal kepemilikan perusahaan, Elda mengaku tidak mengetahui detailnya, namun membenarkan bahwa pemiliknya merupakan Warga Negara Asing (WNA).
“Yang saya tahu orang luar Rusia, tapi untuk pastinya saya juga kurang tahu ya,” ujarnya. Mengenai luas lahan yang digunakan, ia pun tidak bisa memastikan. “Kurang pastinya saya juga kurang tahu ya, berapa,” pungkasnya. (Red/Van).
