NCW Bali Soroti Narasi Mutasi Pejabat Imigrasi: Jangan Hakimi Tanpa Dasar Resmi dan Fakta

Jbm.co.id-DENPASAR | Dewan Pimpinan Wilayah National Corruption Watch (DPW NCW) Bali meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan mutasi atau rotasi pejabat Imigrasi dengan dugaan kesalahan maupun pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPW NCW Bali, Wong Kok Liang yang akrab disapa Donnox Wong menyikapi sejumlah pemberitaan dan narasi di media sosial yang menyebut pergantian dua pejabat di lingkungan Imigrasi Bali sebagai keputusan tepat karena dianggap berkaitan dengan persoalan tertentu.

Menurut Donnox Wong, mutasi pejabat negara merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan rotasi tidak semestinya langsung ditafsirkan sebagai bentuk hukuman atau bukti bahwa pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

“Menurut kami, tidak tepat apabila seseorang yang dimutasi kemudian langsung dikatakan bahwa pencopotan tersebut merupakan keputusan yang tepat karena pejabatnya dianggap bermasalah. Kita harus melihat dasar keputusan resminya. Mutasi, rotasi, maupun perpindahan jabatan dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang biasa dan dapat menjadi bagian dari penyegaran organisasi,” tegas Donnox Wong.

NCW Bali Minta Dasar Resmi

Donnox Wong mengatakan DPW NCW Bali selama ini melakukan monitoring terhadap kinerja sejumlah pejabat dan institusi pemerintahan di Bali, termasuk jajaran keimigrasian.

Pemantauan tersebut mencakup pelayanan publik, pengawasan keimigrasian, penindakan terhadap pelanggaran, hingga berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

“Kami di DPW NCW Bali memang melakukan monitoring dan kontrol. Kami melihat bagaimana pelayanan, pengawasan keimigrasian, penindakan terhadap pelanggaran, serta berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Karena itu kami juga harus objektif. Kalau ada yang baik, kami sampaikan baik. Kalau ada dugaan pelanggaran, kami juga akan kritisi dan meminta pemeriksaan,” ujarnya.

Menurutnya, kritik terhadap pejabat maupun institusi pemerintahan harus tetap mengacu pada fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Donnox Wong menegaskan, jika memang terdapat dugaan pelanggaran, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi, bukan semata-mata dikaitkan dengan keputusan mutasi.

“Kalau memang ada pelanggaran, sebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, bukan berdasarkan asumsi. Kalau belum ada keputusan atau keterangan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran, jangan membangun opini seolah-olah mutasi itu adalah hukuman,” terangnya.

Rekam Kerja Positif Jangan Hilang karena Mutasi

DPW NCW Bali juga mengingatkan agar pergantian pejabat tidak serta-merta menghapus berbagai kinerja positif yang telah dilakukan selama menjalankan tugas di Bali.

Donnox Wong menyebut kontribusi jajaran keimigrasian antara lain terlihat dalam pengawasan orang asing, pelayanan kepada masyarakat, penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian, hingga upaya menjaga kepentingan negara.

“Banyak hal yang telah mereka berikan untuk Bali. Kami melihat dan memonitor itu. Jangan hanya karena ada pergantian pejabat kemudian seluruh rekam kerja yang positif seolah-olah hilang begitu saja,” kata Donnox Wong.

Donnox Wong kembali menekankan bahwa rotasi pejabat merupakan hal yang lazim dalam organisasi pemerintahan dan tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan.

“Perpindahan tempat atau jabatan bagi pejabat negara adalah hal yang biasa. Rotasi bisa menjadi bentuk penyegaran, sekaligus memberikan kesempatan kepada pejabat lain untuk membawa energi dan pendekatan baru bagi organisasi. Itu tidak otomatis berarti pejabat sebelumnya melakukan kesalahan,” jelasnya.

Kritik Harus Berdasarkan Fakta

Donnox Wong menegaskan NCW Bali tidak sedang membela individu maupun institusi tertentu. Organisasi tersebut tetap akan melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau praktik rasuah.

Namun, Donnox Wong mengingatkan agar fungsi kontrol tidak berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang yang belum terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami organisasi yang bergerak dalam pemberantasan korupsi dan pengawasan publik. Kami tidak punya kepentingan untuk membela siapa pun yang terbukti melakukan kesalahan. Tetapi kami juga tidak akan membiarkan orang yang belum terbukti bersalah kemudian digiring seolah-olah telah melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Donnox juga meminta seluruh pihak, termasuk wakil rakyat, turut memberikan edukasi politik dan hukum yang sehat kepada masyarakat.

“Jangan racuni masyarakat dengan narasi yang belum jelas dasar hukumnya. Mari kita bijak. Kalau ada bukti pelanggaran, silakan buka dan proses sesuai hukum. Kalau tidak ada, jangan membuat kesimpulan sendiri,” pungkas Donnox Wong.

DPW NCW Bali menyatakan akan terus menjalankan fungsi monitoring dan kontrol terhadap kinerja pejabat serta institusi pemerintahan di Bali secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta.

“Kritik tetap kami lakukan. Apresiasi juga kami berikan. Prinsip kami sederhana: yang salah harus diperiksa, yang benar jangan dikorbankan oleh opini,” kata Donnox Wong, Ketua DPW NCW Bali. (ace).