Jbm.co.id-DENPASAR | Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali I Kadek Arimbawa, alias Lolak mulai goyah. Mayoritas pengurus cabang, fraksi di daerah hingga organisasi sayap partai menyampaikan mosi tidak percaya secara terbuka, menjelang Musyawarah Daerah (Musda) 2025.
“Performa Partai Hanura Bali anjlok. Dari 16 kursi DPRD kini tinggal 6. Ini alarm kegagalan,” kata Wayan Buda Parwata, Ketua DPC Hanura Klungkung, Selasa, 1 Juli 2025.
WB Parwata juga mengingatkan publik pada janji Kadek Arimbawa saat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Bali. Kala itu, Arimbawa berjanji akan mundur, jika gagal meningkatkan perolehan suara partai di Bali.
“Beliau bilang siap mundur kalau tidak mampu. Tapi kenyataannya, saat kursi jeblok, tidak ada sikap,” kata WB Parwata, yang juga menjabat Ketua Lasmura Bali.
Bukan hanya soal kursi. Ketidakhadiran Ketua DPD dalam proses konsolidasi juga menjadi sorotan. Arimbawa diketahui lebih memilih bertarung di Dapil Sulawesi Tengah pada Pemilu 2024 ketimbang fokus menggerakkan partai di Bali.
“Ditengah masa kampanye, Ketua malah sibuk di luar Bali. DPD seakan tak punya arah,” kata Gede Wisnaya Wisna, Ketua DPC Hanura Buleleng.
Lebih jauh, Wisnaya juga mengkritisi minimnya transparansi keuangan. Dana kontribusi yang disetor cabang, menurutnya, tidak pernah dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kami setor rutin, tapi angka yang tercatat di DPP tidak sinkron. Ada selisih ratusan juta. Ini serius,” terangnya.
Dukungan mosi tidak percaya juga datang dari Karangasem. Sekretaris DPC Hanura Karangasem, I Nyoman Ginantra Artana, menyoroti kekosongan pimpinan usai Ketua dan Bendahara DPC mundur beberapa waktu lalu.
“Kami sudah lapor ke DPD. Tapi tak kunjung ada tindakan. Hanura Karangasem saat ini lumpuh,” kata Ginantra.
Dari unsur perempuan, Ketua Srikandi Hanura Bali, Wilis Rumsini, menyatakan perlunya pergantian figur pemimpin demi menyelamatkan partai.
“Saya melihat ada stagnasi. Kalau tidak ada perubahan, Hanura bisa terus tergerus. Ini momentum berani evaluasi,” katanya.
Mereka juga menyesalkan pasifnya DPD dalam menyiapkan Musda 2025.
“Ini agenda penting. Tapi tidak ada pembahasan, tidak ada arahan. Seperti jalan tanpa tujuan,” kata Wisnaya Wisna.
Sementara itu, DPP Partai Hanura sudah turun tangan merespons dinamika di Bali. Wakil Ketua Umum Bidang OKK Hanura, Akhmad Muqowam, bersama Koordinator Wilayah VIII Brigjen TNI (Pur) Manofarianto, telah bertemu kader-kader di Bali pada 11 Juni 2025 lalu.
Langkah DPP ini disebut sebagai bentuk perhatian atas aspirasi kader daerah yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pengurus wilayah. Saat itu, mayoritas kader menginginkan Arimbawa segera mundur.
I Kadek Arimbawa menegaskan bahwa dirinya masih menjabat Ketua DPD Hanura Bali secara sah. Ia juga mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan harus mengikuti mekanisme partai.
“Kalau ada yang ingin perubahan, silakan. Tapi lewat Musda. Bukan lewat tekanan atau opini,” katanya.
Kadek Arimbawa juga membantah tudingan pasif, yang menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai Ketua DPD, termasuk hadir di sejumlah agenda DPP serta menyampaikan informasi melalui grup internal partai.
“Saya tidak tinggal diam. Hanya saja, tidak semua bisa saya tanggapi dengan gaduh. Semua ada mekanisme,” pungkasnya. (red/tim).
