Maraknya Bangunan di Jatiluwih Bikin Status WBD UNESCO Terdampak, John Purna: “Kalau Sawah Habis, Ribuan Warga Kehilangan Masa Depan”
Jbm.co.id-TABANAN | Isu pembangunan di kawasan persawahan Subak Jatiluwih, Tabanan yang berstatus Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO kembali menjadi sorotan publik.
Hal ini menyusul adanya protes masyarakat hingga kunjungan Sidak Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali.
Menanggapi situasi tersebut, Manajer Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, John Ketut Purna atau John Purna, angkat bicara terkait maraknya pembangunan yang dinilai mulai mengancam keberlanjutan lanskap sawah terasering ikonik tersebut.
John Purna menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki otoritas dalam penentuan kebijakan pembangunan, karena kewenangan berada pada Subak, Pemerintah, Desa dan Lembaga Adat.
Namun, John Purna merasa perlu menyampaikan pandangan berdasarkan keluhan wisatawan, sopir dan pemandu wisata yang beraktivitas setiap hari di lokasi.
Wisatawan Kian Mengeluh, Masa Depan Warisan Budaya Dipertanyakan
Menurutnya, keluhan soal masifnya bangunan di area persawahan kini semakin sering terdengar. “Keadaan Jatiluwih, saya banyak sekali mendapat komplain dari driver, guide, dan turis. Pembangunan di Jatiluwih sudah sangat marak. Saya berharap pertanian di Jatiluwih tetap berkelanjutan dan aturan harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.
John Purna juga memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan tanpa kendali, bukan hanya keaslian lanskap yang terancam, namun status WBD UNESCO juga bisa terdampak.
“Kalau kita biarkan terus, nanti kita bisa bermasalah dengan UNESCO. Lama-lama generasi muda kita tidak bisa melihat sawah lagi karena terlalu masifnya pembangunan,” tegasnya.
Petani Tetap Diberi Ruang Berusaha, Asal Ikuti Aturan
Menanggapi isu bahwa petani dilarang berjualan atau membangun di sawah, John Purna meluruskan bahwa peraturan telah memberikan ruang.
“Sudah ada kesepakatan antara Desa Jatiluwih dan pihak PM Datar Banan. Petani diperbolehkan membangun di sawah dengan ukuran maksimal 3 x 6 meter, bebas peruntukannya, termasuk untuk berjualan. Jadi, bukan tidak boleh sama sekali,” jelasnya.
Aturan tersebut termasuk kewajiban penggunaan material dan desain yang selaras alam.
“Semuanya sudah diatur atap harus alang-alang, modelnya alami. Artinya aturan sudah jelas, tinggal ikuti saja agar seimbang,” ungkapnya.
Utamakan Kepentingan Ribuan Warga, Bukan Segelintir Pelaku Usaha
John Purna mengajak semua pihak mempertimbangkan dampak jangka panjang demi keberlanjutan subak dan sektor wisata yang menghidupi banyak warga.
“Saya sadar, siapa pun pasti marah kalau usahanya dibatasi. Tapi coba pikirkan jauh ke depan. Kalau sawah habis, siapa yang rugi? Cuma segelintir yang untung, tapi ribuan warga lainnya kehilangan masa depan,” ujarnya.
John Purna menyebut setidaknya sudah ada sekitar 13 pelaku usaha yang membangun relatif masif di area sawah.
“Kalau 13 orang ini dibiarkan, dan masing-masing punya keluarga besar, yang menikmati hanya mereka. Sisanya sekitar 3.000 penduduk jadi kehilangan kesempatan,” tegasnya.
Menunggu Keputusan Final dari Pemangku Wilayah
John Purna memastikan pihaknya akan mengikuti apapun keputusan Desa, Adat, Subak maupun Pemerintah Daerah.
“Solusi semuanya saya serahkan kepada pemangku yang punya hak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari tamu, guide, dan driver. Intinya, alam yang di luar itu harus dipertahankan,” terangnya.
Untuk itu, John Purna berharap penyampaian sikap ini tidak memicu konflik antar pihak yang saat ini tengah bersinggungan terkait persoalan pembangunan.
“Tolong jangan sampai pernyataan saya bikin saya dimusuhi. Saya hanya ingin Jatiluwih tetap terjaga,” ucapnya.
Menjaga Warisan Dunia untuk Generasi Mendatang
John Purna menutup dengan harapan agar Jatiluwih tetap menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
“Aturan sudah ada, mari kita sama-sama ikuti. Tujuannya bukan untuk melarang, tapi menjaga agar Jatiluwih tetap seperti yang dicintai wisatawan sawah yang berkelanjutan, bukan bangunan masif,” pungkasnya. (red).
