Gubernur Koster Tegaskan Punya Cara Khusus Awasi Jajaran, Bali Enam Kali Berturut-turut Terbaik MCSP KPK
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dan daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis, 12 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi KPK terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktek korupsi selain menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah juga menciptakan kondisi ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster juga memaparkan capaian Pemerintah Provinsi Bali dalam pencegahan korupsi.
Selama enam tahun berturut-turut, Pemprov Bali berhasil meraih peringkat terbaik nasional dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK.
Penilaian MCSP mencakup sejumlah area intervensi penting, diantaranya perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
Meski meraih capaian tersebut, Gubernur Koster mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak lengah dan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai capaian kita, peringkat terbaik MCSP 6 kali berturut-turut tapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus dan lurus,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster menambahkan, dirinya memiliki cara khusus untuk memantau kinerja jajarannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan integritas aparatur tetap terjaga dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan secara bersih dan akuntabel.
Sementara itu, KPK melalui Satgas V.2 Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V juga akan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap sejumlah area intervensi MCSP di Pemerintah Provinsi Bali.
Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menyampaikan bahwa Bali memang mencatat capaian MCSP yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“MCSP di Bali relatif tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi tetap kita tetap perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya Tindakan korupsi,” kata Kepala Satgas V.2. Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda.
Menurutnya, meskipun MCSP menjadi salah satu indikator penting dalam pencegahan korupsi, sistem tersebut tidak sepenuhnya menjamin terhindarnya pemerintah daerah dari potensi tindak pidana korupsi.
Oleh karena itu, KPK akan mendalami capaian MCSP di berbagai pemerintah daerah guna mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan yang dapat memicu terjadinya praktik korupsi. (red).
