Jbm.co.id-DENPASAR | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Provinsi Bali menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan, perlindungan kawasan pesisir, serta penguatan tata kelola BUMD dalam Pandangan Umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si., dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Senin, 1 Desember 2025.
Tiga Raperda yang dibahas adalah:
1. Raperda Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai,
2. Raperda Pendirian Perumda Kerta Bhawana Sanjiwani,
3. Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penataan Organisasi Harus Jadi Langkah Strategis
Dalam forum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Mereka mengingatkan bahwa penataan organisasi hendaknya tidak sebatas rutinitas, tetapi menjadi kebijakan strategis yang berdampak nyata.
“Penataan organisasi tidak boleh menjadi rutinitas administratif, melainkan langkah strategis yang menghadirkan solusi atas tantangan aktual seperti dinamika pasar wisata, kebutuhan inovasi, dan tuntutan efisiensi pemerintahan,” kata Sugiasa.
Fraksi menekankan bahwa perubahan nomenklatur perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus benar-benar mengubah orientasi kerja dinas terkait. Pemerintah Provinsi Bali diminta memperkuat:
Kapasitas sumber daya aparatur,
Optimalisasi teknologi informasi,
Ekosistem kerja kreatif dan inovatif,
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing Bali sebagai pusat pariwisata budaya dan ekonomi kreatif internasional.
Komitmen pada Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan dukungannya terhadap pembangunan berkelanjutan yang disandarkan pada filosofi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
“Kami berkomitmen memberikan dukungan yang proporsional dan konstruktif agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat Bali,” kata Sugiasa.
Mereka menilai harmonisasi antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci untuk menjawab tantangan modern tanpa mengabaikan karakteristik lokal Bali.
Perlindungan Pantai dan Pembentukan Perumda Jadi Sorotan
1. Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai
Fraksi menekankan perlunya regulasi yang tidak hanya menjaga kawasan pesisir sebagai ruang adat dan ruang hidup masyarakat lokal, tetapi juga mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan. Aturan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara aspek adat, sosial, dan ekonomi.
2. Pendirian Perumda Kerta Bhawana Sanjiwani
Fraksi meminta agar pembentukan BUMD ini disertai kajian bisnis yang matang serta tata kelola profesional dan transparan. Dengan manajemen yang akuntabel, Perumda diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik.
PDI Perjuangan Tegaskan Komitmen Mengawal Bali Era Baru
Fraksi PDI Perjuangan menutup pandangan umum dengan apresiasi kepada seluruh peserta rapat sembari menegaskan komitmen mereka mengawal legislasi demi kepentingan masyarakat.
Dokumen Pandangan Umum ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, I Made Supartha, S.H., M.H. (red).
