Pemkot Denpasar Dorong Sepeda Jadi Transportasi Harian dan Mobilitas Berkelanjutan

Jbm.co.id-DENPASAR | Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menegaskan komitmennya mendukung sepeda sebagai salah satu solusi mobilitas berkelanjutan di perkotaan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi “Bali Bicara Sepeda dan Ragam Gerakan Sosial Dibaliknya” yang digelar di Graha Yowana Suci, Denpasar.
Kegiatan ini mempertemukan komunitas sepeda, masyarakat sipil, hingga pegiat lingkungan untuk membahas tantangan transportasi perkotaan serta pentingnya menghadirkan ruang jalan yang lebih inklusif bagi pesepeda dan pejalan kaki.
Diskusi yang diinisiasi Penerbit Partikular bersama WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih itu menyoroti perlunya perubahan cara pandang masyarakat terhadap sepeda.
Sepeda dinilai tidak hanya sebatas sarana olahraga, gaya hidup, atau atraksi wisata, melainkan alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan dan dapat diakses berbagai kalangan.
Musisi Nosstress, Man Angga, mengaku merasakan manfaat berbeda saat menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-hari di Kota Denpasar.
“Dengan menggunakan sepeda dan berjalan lebih pelan, saya merasa lebih melekat dengan kota tempat saya tinggal dan mencermati setiap sudut kota, yang tentu tidak kita peroleh dengan berjalan cepat,” ujarnya.
Ia menilai perubahan pola mobilitas harus lahir dari kesadaran dan pengetahuan masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren sesaat.
Menurutnya, perubahan bisa dimulai dari lingkungan sekitar dengan mengajak lebih banyak orang mencoba menggunakan sepeda sebagai moda transportasi.
Sementara itu, pegiat Denpasar Bersepeda, I Komang Doni Kurniawan, menyoroti fenomena “saling tunggu” antara masyarakat dan pembuat kebijakan.
Menurutnya, masyarakat enggan menggunakan sepeda karena fasilitas belum memadai, sementara pembangunan infrastruktur belum maksimal karena jumlah pengguna dinilai masih terbatas.
“Sepeda ini masih dipandang sebagai rekreasi, media kumpul-kumpul, olahraga, dan lifestyle. Harapannya perlahan-lahan masyarakat dan pembuat kebijakan mulai sadar dan mulai melirik sepeda sebagai moda transportasi yang bisa menjangkau berbagai tempat, sekolah, dan bekerja,” kata Doni.
Dalam diskusi tersebut, aspek keamanan dan kenyamanan pesepeda juga menjadi perhatian utama.
GEDSI Analyst WRI Indonesia, Muti Kurniasari, menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur sepeda yang inklusif bagi perempuan, anak-anak, hingga kelompok disabilitas.
“Kita bisa belajar dari studi kasus di Amsterdam, gerakan perubahan yang besar bisa bekerja di awal namun gagal di operasionalnya apabila tidak memiliki sistem yang jelas. Transformasi ini tidak cukup hanya pada political will, namun perlu ada dukungan sistem yang memastikan hal ini berlanjut,” kata Muti.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Dewa Ketut Adi Pradnyana, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari komunitas dan peserta diskusi.
Ia memastikan isu sepeda akan dibawa ke pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
“Dari kami akan membawa isu sepeda ini ke dalam pembahasan di Forum LLAJ untuk kita dukung bersama mobilitas berkelanjutan dan inklusif. Saya berharap setelah dari forum ini, akan ada diskusi-diskusi lebih lanjut yang melibatkan komunitas sepeda serta institusi yang lain dari level pemerintah kota, pemerintah provinsi dan nasional,” kata Pak Dewa.
Man Angga juga menilai sepeda mampu membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat.
“Sepeda itu bisa memantik pertemuan, pertemuan membentuk solidaritas, solidaritas itu membentuk diskusi, dan diskusi ini nanti akan menciptakan gerakan dan komitmen,” tambah Man Angga Nostress.
Peserta diskusi lainnya, Bardha Gemilang, mengingatkan agar pembangunan infrastruktur sepeda tidak hanya berorientasi pada komunitas tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan kelompok marjinal yang menggunakan sepeda untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Banyak juga kelompok marjinal yang sehari-hari menggunakan sepeda untuk ke pasar atau berjualan keliling. Jadi kita perlu memperlebar pandangan kita supaya tidak melihat sepeda ini sebagai kebutuhan sekunder semata dan memasukkan aspek humaniora,” kata Bardha.
Melalui forum ini, berbagai pihak menilai mobilitas berkelanjutan tidak cukup diwujudkan hanya dengan membangun jalur sepeda.
Dibutuhkan sistem transportasi yang adil, aman, dan inklusif agar sepeda benar-benar dapat menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sekaligus mendukung upaya menekan emisi karbon menuju Bali emisi nol bersih. (ace).




