Mangku Pastika Luruskan Wacana Devisa Pariwisata Bali Rp176 Triliun Beberkan Aliran Dana Sebenarnya: Tidak Masuk Pemerintah, tapi Pemilik Hotel dan Restoran

Jbm.co.id-DENPASAR | Wacana kontribusi devisa pariwisata Bali sebesar Rp176 triliun kembali menjadi perhatian publik.

Untuk itu, patut diluruskan ke publik, agar tidak gagal paham soal devisa pariwisata yang selama ini didengung-dengungkan bagi Bali kepada Pemerintah Pusat.

Secara gamblang, Mantan Gubernur Bali dua periode, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Made Mangku Pastika, MM., menegaskan angka tersebut bukanlah pendapatan yang masuk ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali, tapi dana masuk ke para pemilik hotel dan restoran serta pengusaha travel.

Menurut Mangku Pastika, angka Rp176 triliun berasal dari perhitungan jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali, dikalikan rata-rata pengeluaran mereka selama tinggal di Pulau Dewata serta nilai kurs saat itu.

“Kalau dulu tidak ada masuk ke Provinsi. Jadi, biar paham struktur anggaran itu yang selalu kita didengung-dengungkan Rp176 Trilyun itu tidak sampai Rp7 Trilyun dia masuk ke Pemerintah Pusat, selebihnya masuk ke pemilik hotel dan restoran, pemilik travel serta ke Art Shop. Jadi, jika kita menuntut ke Pemerintah Pusat Rp176 Trilyun itu, ketawa dia darimana ngitungnya. Ini biar tidak keliru konsepsi kita tentang duit Rp176 Trilyun itu,” kata Mantan Gubernur Bali dua periode, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Made Mangku Pastika, MM., saat menjadi narasumber dalam Sarasehan bertajuk “Pengelolaan Sampah: Antara Solusi dan Polusi” yang digelar Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali bersama PHRI Badung, Senin, 20 April 2026.

Mangku Pastika menjelaskan, pemasukan pemerintah dari sektor pariwisata selama ini hanya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali baru mendapatkan tambahan pemasukan dari sektor pariwisata, setelah adanya Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Mangku Pastika juga mengaku pernah berselisih pandangan dengan pihak Kementerian Keuangan terkait wacana devisa pariwisata Bali Rp176 Triliun.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami secara utuh struktur pendapatan sektor pariwisata agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Jadi, biar tidak keliru, itu tadi ngitungnya berapa jumlah turis asing masuk ke Bali kalau berapa dolar pengeluaran dia per hari dan berapa hari dia tinggal terus kali kurs dia berapa, ketemulah itu angkanya sekitar Rp176 Trilyun, biar kita tidak salah koar-koar ke Pusat,” kata Mangku Pastika.

Pada kesempatan tersebut, Mangku Pastika juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan akibat tingginya aktivitas pariwisata di Bali.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk pendatang dan aktivitas ekonomi ikut berkontribusi terhadap persoalan sampah di Bali.

“Yang datang dari segala penjuru ke Bali yang tidak ada terkait dengan kegiatan itu yang bisa kerja sesuai permintaan hotel. Buktinya, mau Idul Fitri macet itu di Gilimanuk sampai 45 kilometer dan itu juga bikin sampah. Kalau 1 orang 1 kilo bawa sampah untuk 1 hari kali 1 juta berarti 1 juta kilogram sampah beredar disana,” kata Mangku Pastika.

Mangku Pastika menilai daerah yang menikmati pendapatan terbesar dari sektor pariwisata, seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Gianyar dan Tabanan seharusnya mengambil peran lebih besar dalam penanganan sampah.

Mangku Pastika juga menyoroti rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ia meminta pemerintah melakukan survei dan studi banding terlebih dahulu, agar proyek tersebut tidak kembali mangkrak.

“Itu Pemkab dan Pemkot yang harus keluarkan duit untuk tangani sampah, karena dapat banyak PHR dari sektor pariwisata, semestinya itu bisa ditanggung Pemerintah untuk tangani sampah. Jadi, untuk PSEL bisa disurvei dulu dan studi banding di Batan Gebang dan Benowo Surabaya. Saya dengar 1 unit PSEL berkapasitas 1.000 ton perlu 500 orang tenaga kerja untuk memilah sampah dan segala macamnya. Kita harus siapkan juga orangnya. Jangan nanti setelah Ground Breaking tenaga kerja belum siap dan duit tidak ada, ya mangkrak lagi. Selama ini selalu gagal. Jadi, kita perbaiki kegagalan itu,” kata Mangku Pastika.

Diakhir paparannya, Mangku Pastika meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan seluruh stakeholder pariwisata agar pengelolaan sektor pariwisata dan dampaknya bisa ditangani bersama secara berkelanjutan. (red).