KSSK Pastikan Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil Ditengah Konflik Timur Tengah
Jbm.co.id-JAKARTA | Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia selama triwulan I tahun 2026 tetap terjaga meski ketidakpastian global meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Hal tersebut terungkap, dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026, yang digelar pada 27 April 2026.
Saat itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmen memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
KSSK menyebut konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga energi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Kondisi tersebut berdampak terhadap penguatan dolar AS, terbatasnya aliran modal ke negara berkembang, hingga tekanan terhadap pasar obligasi global.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan daya tahan kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen yoy.
Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh percepatan belanja pemerintah, peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat.
Selain itu, aktivitas manufaktur tetap berada di zona ekspansi, penjualan ritel tumbuh positif, dan neraca perdagangan terus mencatat surplus.
“Konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan untuk mendorong berbagai program prioritas Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat,” demikian pernyataan KSSK.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 dapat mencapai 5,4 persen atau lebih. Untuk mendukung target tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE).
Satgas tersebut bertugas mempercepat proyek strategis nasional, memperkuat investasi, dan membuka lapangan kerja melalui layanan percepatan penyelesaian hambatan investasi dan perizinan.
Di sektor eksternal, nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan akibat arus keluar modal asing. Pada akhir Maret 2026, rupiah berada di level Rp16.995 per dolar AS dan sempat melemah dibanding posisi akhir 2025.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) offshore.
“Dengan langkah tersebut, nilai tukar Rupiah dapat dijaga relatif stabil pada level Rp17.415 per dolar AS, pada 5 Mei 2026,” tulis KSSK.
Sementara itu, inflasi nasional tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen yoy atau masih berada dalam target 2,5±1 persen.
Penurunan inflasi ditopang stabilitas harga pangan, panen raya di sejumlah daerah, serta kebijakan subsidi pemerintah untuk menjaga harga BBM dan listrik.
Di sektor keuangan, kinerja perbankan nasional juga tetap solid. Kredit perbankan tumbuh 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross tetap rendah di level 2,1 persen.
Permodalan perbankan juga terjaga kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 25,09 persen.
Pasar modal domestik tetap menunjukkan ketahanan meski sempat mengalami koreksi akibat tekanan global. Hingga 5 Mei 2026, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp59,35 triliun dan jumlah investor pasar modal tumbuh menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID).
Selain itu, sektor asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, hingga industri aset kripto juga tercatat masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
KSSK menegaskan akan terus memperkuat sinergi dan respons kebijakan terkoordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
“KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan SSK,” pungkasnya. (red).
