DPRD Bali Soroti LKPJ 2025, Stunting Naik Ditengah Tren Ekonomi Positif
Jbm.co.id-DENPASAR | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyoroti sejumlah catatan penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Bali di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Jumat , 24 April 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, didampingi pimpinan dewan lainnya, serta dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, jajaran OPD, anggota dewan, dan undangan terkait.
LKPJ 2025 sebelumnya telah disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato satu tahun masa kepemimpinannya.
Ekonomi Tumbuh, Stunting Justru Naik
Dalam pembahasan, DPRD menilai kinerja ekonomi Bali secara umum berada dalam tren positif. Namun, terdapat sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian serius, salah satunya kenaikan angka stunting.
Koordinator Pembahasan LKPJ, Gede Kusuma Putra, menilai kondisi tersebut sebagai hal yang janggal.
“Perlu ditelusuri dengan seksama. Prevalensi stunting tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, walaupun peningkatannya sedikit dan jauh di bawah rata-rata nasional. Apakah ini tidak merupakan sebuah paradoks?,” cetusnya.
Data DPRD mencatat prevalensi stunting di Bali naik dari 6,5 persen pada 2024 menjadi 7,2 persen pada 2025. Meski masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19,80 persen, peningkatan ini dinilai tidak bisa diabaikan.
Padahal, berbagai indikator ekonomi justru menunjukkan perbaikan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga berkurangnya tingkat pengangguran.
“Saya khawatir datanya yang belum benar ini kan logikanya, dengan kondisi makroekonomi seperti itu khan tidak adalah ya, harusnya peningkatan stunting,” ungkapnya.
Indikator Ekonomi Bali Tunjukkan Tren Positif
Secara rinci, DPRD mencatat pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 mencapai 5,82 persen, meningkat dari 5,48 persen pada 2024 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 3,42 persen dari sebelumnya 3,80 persen, jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 8,25 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 1,79 persen menjadi 1,45 persen, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional 4,85 persen.
Dari sisi kesejahteraan, PDRB per kapita meningkat dari Rp67,32 juta menjadi Rp72,66 juta per tahun, meskipun masih di bawah rata-rata nasional Rp83,74 juta.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali juga naik dari 78,63 menjadi 79,37, melampaui capaian nasional 75,90.
Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) membaik dari 0,348 menjadi 0,333, lebih rendah dibanding nasional 0,363.
Adapun inflasi tercatat meningkat dari 2,34 persen menjadi 2,91 persen, relatif sejalan dengan nasional sebesar 2,92 persen.
Kinerja APBD Dinilai Terkendali
Selain aspek sosial, DPRD juga menyoroti kinerja APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang dinilai cukup baik.
Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp7,048 triliun atau 105,82 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor utama dengan realisasi mencapai 109,77 persen.
Disisi lain, belanja daerah terealisasi Rp6,554 triliun atau 88,42 persen, dengan dominasi belanja operasi untuk mendukung program pemerintah.
Realisasi tersebut menghasilkan surplus Rp493,66 miliar dan SILPA sebesar Rp712,87 miliar setelah memperhitungkan komponen pembiayaan.
Dorongan Investasi Sektor Produktif
Meski kinerja fiskal dinilai terkendali, DPRD mendorong peningkatan efektivitas belanja agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPRD Bali juga menekankan pentingnya peningkatan investasi, khususnya pada sektor pengolahan hasil-hasil pertanian dan sektor sekunder.
“Dewan mendorong dengan sangat supaya adanya peningkatan investasi yang diarahkan pada sektor industri pengolahan hasil-hasil atau produk-produk sektor primer, yakni pertanian dalam arti luas dan juga sektor sekunder,” pungkasnya. (red).
