Gubernur Koster Kukuhkan Kepala BPKP Bali Perkuat Pengawasan APBD dan Infrastruktur Strategis
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali, Wayan Koster resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis, 19 Pebruari 2026.
Pengukuhan ini menandai penguatan sinergi pengawasan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah di Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya serta harapan besar kepada pimpinan baru BPKP Bali.
“Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya,” pungkasnya.
Acara pengukuhan turut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang, pimpinan DPRD Bali, Forkopimda Bali, perwakilan bupati/wali kota se-Bali, hingga pimpinan lembaga perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit.
BPKP Kawal Target Pembangunan Nasional di Bali
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha menegaskan pentingnya peran BPKP sebagai auditor Presiden dalam mengawal target pembangunan nasional di daerah.
“Kehadiran BPKP juga sebagai auditor Presiden, jadi dalam tugas utamanya untuk mengawal ketercapaian target-target pembangunan nasional di daerah,” ungkapnya, seraya menyatakan dalam peranannya sebagai penegak hukum, BPKP akan melakukan Audit Investigatif, Audit Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli.
Ia menjelaskan, terdapat lima fokus utama pengawalan akuntabilitas BPKP, yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas APIP.
Meski Pemerintah Provinsi Bali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Setya mengingatkan bahwa capaian tersebut bukan jaminan efisiensi anggaran.
Karena itu, Kepala BPKP Bali yang baru diminta mengawal sektor strategis seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, UMKM, hingga pariwisata.
Tantangan Pariwisata Bali dan Target Pungutan Wisatawan Asing
Setya Nugraha menyoroti sejumlah tantangan pariwisata Bali, mulai dari perizinan usaha akomodasi, kemacetan, hingga optimalisasi pungutan wisatawan asing.
“Untuk pariwisata, tantangan yang dialami ialah permasalahan Perizinan Berusaha seperti akomodasi perhotelan yang beroperasi tanpa izin, kemacetan, dan masih rendahnya optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing. Untuk menjawab tantangan ini, kita harus perangi bersama, tertibkan akomodasi yang tidak ber-izin. Kemudian, kalau kita gaskan pungutan ini, kita bisa mencapai target Rp 1 triliun dan kita siap berkolaborasi untuk hal ini. Tanpa kolaborasi sulit memajukan Bali. Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Gubernur Koster membenarkan berbagai persoalan tersebut, termasuk kemacetan dan pelanggaran yang dilakukan sebagian wisatawan mancanegara.
Infrastruktur Bali Didorong APBN, Subway Jadi Proyek Strategis
Untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas, Pemerintah Provinsi Bali tengah membangun infrastruktur strategis dengan dukungan APBN. Dukungan pemerintah pusat dinilai krusial mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional sangat besar. Tercatat, devisa pariwisata Bali mencapai Rp 167 triliun pada 2024 atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp 312 triliun.
Salah satu proyek besar yang dirancang adalah pembangunan Subway yang menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai hingga Central Parkir Kuta dan menuju Canggu, Badung.
“Kemudian program infrastruktur yang juga sedang dirancang untuk dijalankan tahun ini oleh pihak ketiga, ialah Subway. Subway ini menghubungkan jalur dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai Central Parkir Kuta, lalu menuju ke Canggu, Badung,” kata Gubernur Koster seraya mengatakan selain menguatkan pariwisata dengan infrastrukturnya yang berkualitas dan juga tengah mendorong transformasi ekonomi Bali dan melaksanakan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.
Dengan pengukuhan Kepala BPKP Bali yang baru, sinergi pengawasan diharapkan semakin kuat untuk memastikan tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bali. (red).
