Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali sebagai fondasi utama agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa, 10 Pebruari 2026.
Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur serta dijalankan konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Gubernur Koster menilai strategi ekonomi Bali harus terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. Peran UMKM, IKM, dan koperasi disebut menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah.
“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.
Pertumbuhan Ekonomi Positif, Inflasi Terkendali
Gubernur Koster juga mengungkapkan perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan sinergi TPID guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil aktivitas kumulatif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah daerah hingga sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata faktor alam.
Kedaulatan Pangan Jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Dalam konteks pengendalian inflasi, sektor pangan dinilai masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Karena itu, peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi harus terus diperkuat.
Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Kebijakan ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal, termasuk melalui penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Selain itu, stabilitas politik, keamanan, dan sosial disebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bali bahkan tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, dengan sektor pariwisata menyumbang sekitar 60 persen terhadap PDRB.
BI dan Bapanas Perkuat Sinergi Stabilitas Harga
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Penguatan strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif ditekankan perlu terus diperkuat, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Bank Indonesia juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD yang dinilai meningkatkan efisiensi, transparansi, serta ketahanan ekonomi Bali.
Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan pengendalian inflasi Bali sangat berkaitan dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Komoditas, seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga diperlukan penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antar daerah. (red).
