Kemenkum Raih Predikat Unggul IKK 2025 Bukti Perkuat Tata Kelola Kebijakan Nasional
Jbm.co.id-SURABAYA | Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali menorehkan capaian membanggakan setelah resmi meraih Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diumumkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dalam ajang penganugerahan di Surabaya, Senin, 25 November 2025.
Tahun ini, tingkat partisipasi dalam pengukuran IKK mencapai rekor tinggi, yaitu 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi. Dari ratusan instansi tersebut, hanya 13 Kementerian/Lembaga (K/L), yang terdiri dari 10 kementerian dan 3 lembaga berhasil memperoleh Predikat Unggul.
Kementerian Hukum tercatat dalam jajaran elit tersebut, menandai peningkatan signifikan dalam kualitas tata kelola kebijakan nasional.
Penghargaan diterima oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, yang mewakili Menteri Hukum. Capaian ini sekaligus mengukuhkan komitmen kementerian dalam memperkuat perumusan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan publik berbasis dampak.
Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menegaskan bahwa pencapaian ini bukan akhir, tetapi awal dari peningkatan tata kelola kebijakan yang lebih baik.
“Keberhasilan ini merupakan langkah awal untuk membangun kebijakan yang lebih berkualitas. Hasil pengukuran harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan substansi dan proses kebijakan ke depan,” tegasnya.
Tahun pengukuran IKK 2025 menjadi istimewa karena menggunakan instrumen yang telah disempurnakan, termasuk penyederhanaan indikator agar evaluasi lebih akurat. Objek pengukuran mencakup kebijakan tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan tambahan tahapan feedback untuk memperkaya kualitas penilaian. Seluruh proses berlangsung selama lima bulan, sejak kick-off pada 25 Juni 2025.
Acara penganugerahan juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, pejabat tinggi madya dan pratama K/L, serta perwakilan daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kebijakan nasional.
Capaian Predikat Unggul ini mempertegas bahwa Kementerian Hukum terus membangun tata kelola kebijakan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (red).
