Jbm.co.id-DENPASAR | Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelayanan kesehatan dan integritas anggota dewan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Bali, Senin, 17 November 2025.
Dalam forum tersebut, Gede Harja Astawa menegaskan bahwa DPRD harus menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat, terutama dalam proses pembahasan anggaran yang tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.
Dengan tegas ia mengingatkan bahwa kualitas pembahasan APBD mencerminkan kredibilitas lembaga legislatif.
“Akan lebih baik jika kita membahas segala hal secara maksimal. Nama dewan yang selama ini dianggap kurang kredibel di mata masyarakat harus kita perbaiki, bukan malah kita perkuat stigma negatif itu,” ujarnya.
Soroti RAPBD dan Kasus Warga Miskin yang Kehilangan Nyawa
Dalam pandangan umum terhadap RAPBD, Gede Harja Astawa mengangkat kembali catatan penting yang sudah ia sampaikan kepada Gubernur Bali pada 11 September lalu, mengenai alokasi anggaran kesehatan. Ia menyoroti kasus tragis di Buleleng ketika seorang warga miskin meninggal dunia, karena terlambat mendapat perawatan akibat ruangan rumah sakit yang penuh.
“Hanya karena alasan kekurangan ruangan, sekian jam masyarakat tidak mendapatkan pelayanan. Dan ketika akhirnya dirujuk, ia meninggal di tengah jalan. Ini baru satu kasus; saya yakin di kabupaten lain pun bisa terjadi hal sama,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi ini tidak boleh dianggap lumrah dan harus segera ditangani dengan penguatan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Usul Tambah Insentif Tenaga Medis dengan Syarat Tidak Buka Praktek Pribadi
Untuk memperbaiki kualitas layanan rumah sakit daerah, Gede Harja mengusulkan peningkatan insentif dokter, bidan, dan perawat. Namun insentif tersebut harus disertai komitmen penuh tenaga medis untuk tidak membuka praktik pribadi.
“Kita percuma punya PAD tinggi kalau masyarakat kecil tetap tidak mendapat pelayanan. Jika honornya ditingkatkan, insentif ditambah, maka fokus mereka harus total melayani masyarakat, bukan membagi perhatian antara rumah sakit dan praktik pribadi,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalamannya sebagai lawyer yang harus cuti dari profesi saat menjabat anggota DPRD.
“Kenapa dokter tidak bisa seperti itu? Kalau negara sudah menanggung insentif dan gaji, maka kewajiban melayani masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Harap Tragedi di Buleleng Tidak Terulang
Menutup penyampaian pandangannya, Gede Harja menekankan bahwa tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Buleleng tidak boleh terulang.
“Saya berharap kejadian di Boleng kemarin tidak terulang. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa memandang status ekonomi,” pungkasnya. (red).
