Aksi Perlawanan Masyarakat Jatiluwih Memuncak Dinilai Bentuk Protes terhadap Kapitalisme Pariwisata

Jbm.co.id-TABANAN | Gelombang protes masyarakat petani Jatiluwih yang memasang seng dan plastik hitam sebagai simbol penolakan atas kebijakan penertiban bangunan mikro di kawasan pariwisata menjadi sorotan serius pemerhati ekonomi dan kebijakan publik di Bali.

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek kapitalisme pariwisata yang dianggap tidak memberi ruang keadilan bagi masyarakat adat dan petani lokal.

Ekonom Jro Gde Sudibya menilai aksi protes itu bukan sekadar penolakan, melainkan respons atas ketimpangan struktural yang dirasakan para petani yang berusaha menghidupkan ekonomi keluarga melalui sektor pariwisata.

“Hal itu merupakan bentuk perlawanan kelompok pengusaha mikro yang merangkap menjadi petani yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kapitalisme Pariwisata,” ungkapnya.

Ia menilai pariwisata dengan motif utama mengejar keuntungan telah mengabaikan hak masyarakat lokal terkait lingkungan, ekonomi dan kelestarian budaya. Bahkan menurutnya, para petani Jatiluwih adalah penjaga budaya dan spiritual kawasan, serta merupakan cermin nyata dari nilai “Si Marhaen”, sebagaimana diajarkan Bung Karno.

“Tuan-puan penguasa Tabanan yang mengklaim diri sebagai ‘anak-anak ideologis’ Soekarno semestinya membela petani Jatiluwih, sebagai bentuk kebijakan ‘preferential for the poor’,” tegas Sudibya.

Pansus TRAP DPRD Bali Dipuji: Penertiban Harus Dilanjutkan hingga Pembongkaran

Sebaliknya, Pengamat Kebijakan Publik Putu Suasta memberikan apresiasi kepada langkah Pansus TRAP DPRD Bali yang menertibkan bangunan tak berizin yang dinilai merusak lanskap subak.

“Saya puji Pansus TRAP DPRD Bali berani tertibkan pelanggaran Jatiluwih, selanjutnya daerah lain juga baik Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana, Buleleng, Klungkung hingga Karangasem,” ujarnya.

Putu Suasta meminta penegakan aturan dilanjutkan sampai pembongkaran bangunan tidak berizin, serta menjadi sinyal kuat agar pemerintah lebih serius melindungi wajah pariwisata budaya Bali. Ia menegaskan bahwa pariwisata tidak boleh mengorbankan warisan leluhur.

Seruan: Bebaskan Pajak Petani dan Alokasikan APBD untuk Subak

Putu Suasta menekankan perlunya intervensi nyata pemerintah untuk kesejahteraan petani. Menurutnya, pelarangan alih fungsi lahan harus dibarengi solusi konkret.

Ia menegaskan bahwa APBD harus diprioritaskan untuk sektor pertanian agar tidak berhenti pada slogan. Ia mengingatkan bahwa pungutan wisatawan asing (PWA) harus digunakan sesuai ketentuan demi menjaga lingkungan dan sumber daya budaya.

“Jangan sampai jargon bela wong cilik atau marhaen, tetapi petani dicekik,” paparnya.

Putu Suasta juga menyoroti ancaman hilangnya sejarah Subak Puakan, yakni subak pertama yang dibangun oleh Ide Rsi Markandya akibat alih fungsi lahan dan lemahnya kesadaran perlindungan.

Ia memperingatkan bahwa bila Subak Puakan punah, Bali kehilangan jejak sejarah subak yang telah berumur ribuan tahun.

UNESCO Sudah Memberi Peringatan: Bali Harus Bertindak

Menurut Putu Suasta, Bali telah mendapat peringatan terkait ancaman pada lanskap subak dan sumber air yang menjadi bagian Warisan Budaya Dunia. Ia meminta agar perlindungan subak tercermin jelas pada penyusunan APBD.

“Jika mereka berbicara Subak, dinilai hanya sebatas lip service. Bali identik pertanian dari Subak warisan Rsi Markendnya,” tutupnya. (red).