Jbm.co.id-DENPASAR | Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, Prof. Dr. I Wayan Kun Adnyana, S.Sn., M.Sn., menegaskan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, kedudukan tersebut merupakan bagian fundamental dari arsitektur besar Reformasi 1998 yang bertujuan memperkuat institusi kepolisian sebagai lembaga sipil yang profesional dan akuntabel.
Prof. Kun Adnyana, yang menjabat sebagai Rektor ISI Bali periode 2025-2029 menilai bahwa penempatan Polri di bawah Presiden bersifat konstitusional dan menjadi hasil penting dari agenda reformasi.
Struktur tersebut dirancang agar Polri mampu menjalankan tugasnya secara mandiri, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Prof. Kun Adnyana juga menjelaskan bahwa Reformasi 1998 tidak hanya memisahkan Polri dari struktur militer, tetapi juga membangun fondasi reformasi birokrasi kepolisian. Reformasi itu meliputi pembenahan sistem karier, mekanisme delegasi kewenangan, serta tata kelola organisasi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
“Polri yang berada langsung dibawah Presiden justru memastikan kesinambungan reformasi, memperkuat kontrol konstitusional, serta mencegah fragmentasi kewenangan yang berpotensi melemahkan fungsi kepolisian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Kun Adnyana juga menilai posisi strategis tersebut memberikan ruang bagi Polri untuk terus berkembang secara profesional seiring dinamika zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar reformasi yang menempatkan kepolisian sebagai pelindung masyarakat dalam sistem demokrasi.
Sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri di bidang seni dan budaya, Prof. Kun Adnyana juga menekankan bahwa stabilitas keamanan yang dikelola secara profesional oleh Polri menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya kebebasan berekspresi, kreativitas, serta keberlangsungan kehidupan akademik dan kebudayaan, khususnya di Bali. (red).
