Operasional Bus TMD Dihentikan, Puspa Negara Minta Dievaluasi Hadirkan Kembali Tata Kelola Transportasi Publik Lebih Nyaman, Efisien dan Akurat Atasi Kemacetan
Jbm.co.id-BADUNG | Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung Wayan Puspa Negara menyoroti transportasi publik yang sedang viral saat ini.
Mengingat, transportasi publik adalah kebutuhan dasar yang menjadi sebuah keharusan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.
Sepertinya tranportasi publik di Bali tak dibutuhkan. Padahal hal ini adalah syarat dasar dari sebuah kemajuan pembangunan. Apalagi, Bali sebagai destinasi internasional yang harus memiliki transportasi publik dengan terkoneksi antar destinasi/objek wisata.
Fakta menunjukkan, bahwa masyarakat Bali seperti jauh lebih nyaman beraktifitas hidup dalam kebiasaan menggunakan transportasi pribadi, yang sesungguhnya menjadikan penumpukan kendaraan pribadi pada kawasan tertentu pada tujuan yang sama.
Hal tersebut sering menyebabkan kemacetan, padahal jika transportasi publik yang jauh lebih nyaman hadir, maka situasi ideal dapat diatasi.
“Kenapa transportasi publik justru ditinggalkan, hal ini karena kebijakan publik di sektor transportasi yang belum berpihak pada masyarakat, yakni menyangkut habit/kebiasaan perilaku yang sulit diubah,” kata Puspa Negara.
Untuk bisa mengubah perilaku tersebut, lanjutnya harus dilakukan mulai dari tata kelola kebijakan cerdas, cermat dan akurat yang mampu menciptakan perubahan perilaku meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat, untuk menggeser kebiasaan transportasi pribadi ke transportasi publik.
“Langkah yang berat, tapi itulah tugas pemimpin untuk menciptakan inovasi dalam transportasi publik yang nyaman dan efisien, sehingga terpenuhinya nilai transportasi publik yang bermanfaat tinggi sebagai kebutuhan dasar bagi warga umumnya tanpa kecuali hingga wisatawan,” kata Puspa Negara, saat dikonfirmasi awak media, Kamis, 2 Januari 2024.
Secara gradual, Puspa Negara menyebutkan transportasi publik seharusnya mampu menghindari kemacetan, lantaran layanan transportasi publik harus diciptakan pula sebagai insentif subsidi silang pelayanan kepada rakyat atas pajak dan retribusi yang telah mereka bayar.
“Bagi saya, transportasi publik harus tetap ada di Bali sebagai bentuk service kepada masyarakat dan wisatawan,” tambahnya.
Mengenai dihentikan operasional transportasi publik, yakni Trans Metro Dewata (TMD), karena MOU yang sudah berakhir, Puspa Negara menyetujui, dengan catatan dilakukan evaluasi, untuk hadirnya kembali transportasi publik yang lebih nyaman untuk mampu menjawab kebutuhan akan transportasi bagi warga dan wisatawan.
“Sebuah catatan dari saya terhadap Trans Metro Dewata adalah perlunya transportasi publik di era sekarang mendapatkan ruang didahulukan, seperti halnya pejabat dengan pengawalan artinya transportasi publik harus lebih nyaman dari transportasi pejabat (dikawal), sehingga berangsur mengubah cara pandang dan perilaku kita untuk beralih ke moda transportasi publik,” paparnya.
Disisi lain, terkait telah dilakukan Ground Breaking pembangunan LRT, sejak bulan September 2024 lalu, Puspa Negara berharap LRT ini bisa menjadi alternatif transportasi publik yg diidamkan oleh warga dan wisatawan, yang diperkirakan beroperasi tahap pertama, pada tahun 2028.
“Jadi, penghentian operasional Bus Trans Metro Dewata perlu dilakukan untuk evaluasi menyeluruh dan menghadirkan kembali tata kelola transportasi publik yang spesifik dan unik, yang menjadi daya tarik bagi warga serta wisatawan,” pungkasnya. (ace).
