Undang Polda Bali, WTN SUMMIT TIME 2023 Bahas Sistem Keamanan Pariwisata di Bali
Jbm.co.id-BADUNG | Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Bali Harri Sindu Nugroho diundang dalam pelaksanaan WTN SUMMIT TIME 2023 untuk membahas sistem keamanan di bidang pariwisata.
Khususnya pengamanan obyek vital, pihaknya dari Kepolisian bersama Pemerintah Provinsi Bali sudah menerapkan konsep Do and Don’t atau apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi wisatawan, saat berkunjung ke Bali. Hal tersebut sudah disebar ke wisatawan semua negara yang akan berkunjung ke Bali. Untuk itu, pihaknya dari Kepolisian dengan Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakatnya sendiri berjalan bersama-sama, untuk menegakan aturan Do and Don’t.
“Nah, sekarang hanya tinggal kita, baik Pemerintah Bali, masyarakat dan Kepolisian, itu bersama-sama untuk mengamankan Bali itu sendiri dari segala macam ancaman atau perbuatan pidana yang dapat mengganggu keamanan pariwisata di Bali, karena jika yang berbuat itu hanya kepolisian saja, kita tidak akan mampu,” kata Direktur Pengamanan Obyek Vital Polda Bali Harri Sindu Nugroho bersama Presiden WTN Peter Tarlow dan Ketua Pelaksana WTN SUMMIT TIME 2023 Mudi Astuti beserta praktisi pariwisata dunia lainnya saat pelaksanaan event WTN SUMMIT TIME 2023 di Renaissance Resort & Spa di Uluwatu, Bali, Sabtu, 30 September 2023.
Oleh karena itu, pihak Kepolisian berupaya melakukan pengamanan obyek vital yang bersinergi dengan para stakeholder pariwisata membahas masalah pariwisata yang ada saat ini, terutama masalah perizinan serta keanggotaan dan lain-lainnya.
“Dua minggu lalu, kami pernah berkumpul dengan beberapa stakeholder pariwisata.
Intinya, di bidang pariwisata kita harus mulai dari stakeholder dulu terkait kebijakan stakeholder. Jika sudah sepakat dan dengarkan apa yang menjadi masalah, itu nanti ke bawahnya akan baik. Itu ngk bisa kita bottom up dari bawah ke atas, pasti tidak main,” terangnya.
Ditegaskan lagi, bahwa ada beberapa hal yang sudah dicoba Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga situasi keamanan pariwisata Bali dengan membuat aturan Do and Don’t. Hal tersebut akan berjalan dengan baik, jika ada peran aktif masyarakat.
Bahkan, pihaknya dari Kepolisian tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan pariwisata. Bahkan, sangat membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan masalah pariwisata Bali.
“Ketika masyarakatnya diam-diam atau sikapnya biasa saja, ya itu akan terus berulang-ulang. Jadi, segala masalah yang ada di Bali berkaitan dengan pariwisata itu akan bisa diselesaikan, baik Pemprov Bali dan masyarakat serta Kepolisian atau stakeholder lainnya itu bersama-sama bersepakat punya niat untuk menyelesaikan dan memperbaikinya,” ungkapnya.
Terkait kendala, Harri Sindu Nugroho menegaskan perlu adanya jalur koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait dan juga adanya dukungan masyarakat itu sendiri.
“Dari kami mau jalan begitu, tapi dari Pemprov Bali belum tentu. Terus dari masyarakatnya mungkin masih belum juga. Jadi, terkadang kami itu berpikir, untuk berjalan kesitu khan tidak bisa sendiri. Jadi, seperti adanya Political Will dari Pemerintah dan juga niat dari masyarakat. Kalau itu semua kami tidak dapat, ya dari Kepolisian akan sulit,” pungkasnya. (ace).
