Kanwil Kemenkumham Bali Gelar Rapat Koordinasi Tim PORA Bahas Solusi Efektif Tangani Orang Asing, Jelang Pemilu 2024
Jbm.co.id-JEMBRANA | Kantor Imigrasi Singaraja dan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di wilayah Kabupaten Jembrana, Kamis, 23 November 2023.
Rapat Koordinasi ini diikuti 16 anggota tim yang berasal dari berbagai instansi, termasuk juga Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Jembrana.
Hal tersebut dilakukan, dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan kesadaran akan potensi keberadaan orang asing serta dampaknya terhadap proses Pemilu.
Rapat dipimpin Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Hendy Kurnia Darmawan yang membahas tentang urgensi koordinasi Tim PORA Kabupaten Jembrana dalam menghadapi Pemilu 2024 dengan tema “Kewaspadaan Terhadap Pemilu 2024”.
Dalam kesempatan tersebut, Hendy menekankan, bahwa koordinasi dan sinergi yang baik antar instansi dapat menjadi solusi efektif dalam menangani isu terkait orang asing jelang pemilu.
Selama berlangsungnya rapat, peserta dengan antusias menyampaikan pendapat mereka mengenai isu keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Jembrana serta relevansinya dengan persiapan Pemilu.
“Terdapat pula pembahasan mengenai jenis pelanggaran Keimigrasian, persyaratan dokumen seperti paspor dan visa/Izin Tinggal yang harus dimiliki oleh orang asing, serta penekanan terkait Pemilihan Umum 2024,” terangnya.
Disebutkan, Tim PORA Kabupaten Jembrana diharapkan tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam menciptakan sinergi antara Kantor Imigrasi Singaraja dan instansi terkait di Kabupaten Jembrana mengenai kegiatan dan Keberadaan orang asing.
“Tim PORA ini juga bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang melibatkan orang asing di lapangan,” kata Hendy.
Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Romy Yudianto mengatakan, bahwa Tim PORA bertujuan untuk membangun sinergitas antar instansi Terkait di wilayah kerja kantor Imigrasi, sehingga dapat berkolaborasi memberikan pemahaman bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama.
“Hal ini demi mewujudkan penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi tantangan di tahun politik 2024,” tutupnya. (red).
