BeritaDaerahEkonomiGianyarKesehatanPariwisata

Rujukan Kasus Golf 2011, Cok Ace Optimis SPA Keluar dari Hiburan dan Masuk Kategori Kesehatan

Jbm.co.id-GIANYAR | Jenis usaha SPA masuk dalam kategori kesehatan atau kebugaran, yang dikembangkan berdasarkan kebudayaan lokal.

Pemicunya, disebutkan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang menetapkan pajak SPA berada pada ambang 40-75 persen.

Regulasi itu disusun pada bulan Januari 2022, ketika mulai bangkit pariwisata Bali, sehingga tidak diketahui proses penyusunan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

Advertisement

Oleh karena itu, proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan bisa ditinjau kembali dan disetujui.

“Kami optimis, karena pernah ada pengalaman di tahun 2011, merujuk soal golf yang masuk hiburan dan diajukan Judicial Review keluar dari hiburan dan akhirnya berhasil,” kata Ketua PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang akrab disapa Cok Ace, saat menghadiri Seminar Nasional Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 di Ubud, Gianyar, Rabu, 31 Januari 2024.

Untuk itu, lanjutnya ada beberapa poin yang diajukan, salah satunya terkait besarnya pajak 40 persen yang ditetapkan. Menyikapi hal tersebut, para pengusaha SPA berjuang sampai Jakarta, sehingga keluarlah Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan kewenangan dari masing-masing daerah atas nama jabatannya untuk memberikan insentif fiskal.

“Pak Sekda juga tidak pernah mendengar Undang-Undang ini di sektor pariwisata. Oleh karena itu, kami dari SPA khususnya Bali SPA Asosiasi yang berada dibawah naungan PHRI Bali tentu perjuangannya tidak sampai di sana saja,” paparnya.

Meski demikian, Cok Ace menegaskan perjuangannya lebih besar lagi dengan memposisikan SPA bukan bagian dari hiburan. Namun, SPA ini jelas-jelas termasuk usaha kesehatan dan kebugaran.

“Kita akan mencatat bagaimana kita mendudukkan SPA ini sebagai usaha yang benar dan perjuangannya sangat panjang sekali, sehingga terbentuklah Asosiasi tahun 2022 adalah bagian dari sejarah lahirnya SPA ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, Cok Ace berharap, mudah-mudahan perjuangan jalur pemerintah dan jalur yuridis melalui Judicial Review ke MK hingga jalur akademik dengan mendatangkan para pakarnya, sehingga bisa diterima dan ditinjau kembali Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.

“Sesuai regulasi dikenakan 40 persen, tentunya sangat memberatkan. Tidak ada usaha yang dilakukan untuk bisa menyisihkan keuntungan sebesar 40 persen. Jadi, itu sangat memberatkan kami,” tegasnya.

Kalaupun itu, berhasil mengubah posisi SPA ini mendapatkan kebijakan pajak 10 persen tentunya juga branding berubah.

“Kami sedang mengangkat Bali menjadi pusat SPA dan tidak mungkin kami mengangkat Bali menjadi tempat pijat. Ini akan berubah. Kami tetap berjuang, agar SPA menjadi branding kami, SPA Bali sebagai wellness kesehatan, ini yang beda,” paparnya.

Selain adanya Surat Edaran Mendagri, pihaknya juga sangat berkepentingan dengan adanya besaran pajak yang dikembalikan kepada aturan lama sebesar 10-15 persen.

“Hal itu tidak membuat kaget kita. Jika 10 persen itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Mudah-mudahan, jika bulan Januari tidak bisa, maka bulan Pebruari bisa kami kembali seperti semula presentase sebesar 10-15 persen,” tambahnya.

Hal tersebut juga dipertegas Menparekraf atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengenai Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 sudah dinyatakan, bahwa SPA sebagai bagian wellness tourism dan juga didukung Peraturan Kesehatan tentang SPA juga dimasukkan sebagai industri yang berkaitan dengan kesehatan.

“Selain Permenparekraf, juga disebutkan SPA juga masuk dalam Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 yang menyatakan SPA sebagai industri yang berkaitan dengan kesehatan,” terangnya.

Bahkan, Sandiaga Uno meminta para pelaku usaha SPA di Bali, khususnya Gianyar tidak lagi memperdebatkan persoalan kenaikan tarif pajak yang secara resmi sudah ditunda.

“Saya pastikan pemerintah hadir dan langsung mendengar tuntutan yang disampaikan oleh industri SPA di Bali,” terangnya.

Selain itu, Sandiaga Uno juga meminta para pelaku SPA di Bali untuk berpegangan dengan isi SE atau Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Seminar Nasional, Feny Sulistiawati menyampaikan melalui pelaksanaan seminar diharapkan dapat menjadi acuan pengajuan Judicial Review berhasilnya proses Peninjauan Kembali di MK.

“Hasil seminar ini dapat menjadi acuan bagi pengajuan Judicial Review yang telah kita ajukan bersama. Dengan kehadiran Mas Menteri, tentu kita akan mendapatkan pencerahan terkait apa yang kita hadapi bersama,” pungkasnya. (ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button