Dalam Setahun Pertama, Ketum HNSI Herman Herry Segera Lakukan Digitalisasi Data Nelayan Atasi Masalah Subsidi BBM
Jbm.co.id-BADUNG | Selama ini persoalan paling penting adalah digitalisasi data Nelayan. Bahkan, untuk pertama kali dilakukan pembuatan KTA HSNI, sehingga seluruh Anggota HSNI punya KTA. Dengan adanya KTA ini persoalan subsidi BBM dan data para Nelayan akan bisa terakomodir.
“Data Nelayan di seluruh Indonesia tidak ada data yang jelas. Itulah sebabnya, tahap pertama adalah dilakukan KTAnisasi sehingga ada data yang jelas,” kata Herman Herry sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI terpilih, pada Munas VIII HNSI di Hotel Harris Sunset Road Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 3 November 2023.
Kedua, lanjutnya dilakukan digitalisasi sistem sehingga koordinasi antara DPP dengan DPD dan DPC seluruh Indonesia mudah dilakukan, karena adanya sistem digitalisasi, yang mana terus terjalin komunikasi dengan baik, termasuk permintaan dan pemberian data Nelayan seluruh Indonesia.
“Hal ini akan kami lakukan dalam satu tahun pertama. Kalau soal visi misi yang lainnya, saya kira standar bagaimana bergandengan tangan dengan Pemerintah untuk kesejahteraan para Nelayan,” terang Herman Herry yang juga Anggota Komisi VII DPR RI
Konkretnya, siapapun terpilih menjadi Presiden mendatang, tentunya HSNI akan merapat kepada Pemerintah sebagai mitra utama, misalnya Menteri Koperasi dan Menteri KKP.
“Kami akan berdialog dengan Pemerintah terkait persoalan Nelayan hari ini. Contoh konkret data kapal Nelayan yang tidak jelas dan data jumlah Nelayan yang juga tidak jelas. Hal ini yang akan kami sandingkan dengan Pemerintah sesuai data sehingga bersama-sama dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian untuk mewujudkan program-program, termasuk usulan-usulan Nelayan yang mana usulan itu tentunya bantuan Nelayan yang berefek pada kesejahteraan Nelayan,” paparnya.
Soal permasalahan Nelayan disebutkan nomor satu adalah subsidi BBM. Persoalan subsidi BBM hari ini tidak dinikmati oleh Nelayan kecil tetapi Nelayan industri.
Hal itu artinya belum ada perhatian secara serius oleh Pemerintah, karena urusan perikanan tidak masuk dalam Ketahanan Pangan Nasional.
Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan supaya soal perikanan masuk dalam Ketahanan Pangan Nasional.
“Kemudian, Nelayan harus mendapat subsidi secara tepat. Hari ini subsidinya dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nelayan hanya judul saja, yang menikmati subsidi itu orang lain,” tegasnya.
Dengan tidak mendapat subsidi, lanjutnya cost Nelayan menjadi sangat mahal, karena harus membeli BBM dengan harga normal.
“Ini hal utama yang harus bicarakan dengan Pemerintah. Persoalannya, seperti ayam sama telur. Kebijakan dibikin dulu, data tidak ada atau data dibikin dulu barulah kita minta kebijakan,” tambahnya.
Data penguat belum dimiliki, namun, pihaknya langsung melakukan pendataan terhadap Nelayan terlebih dahulu dengan by name by address dan nomor kapal, sehingga subsidi itu bisa langsung dinikmati oleh Nelayan yang bersangkutan.
“Ini sudah menjadi rahasia umum, bukan sudah lama terus begini saja. Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, karena data Nelayan juga tidak ada yang akurat,” terangnya.
Melalui Munas ini direkomendasikan, bahwa pihaknya meminta Pemerintah untuk mendukung HSNI, karena tujuan HSNI sama dengan tujuan Pemerintah, yaitu mensejahterakan rakyat dalam hal ini Nelayan.
“Soal penyimpangan subsidi ini, saya sudah sekian belas tahun di Komisi III DPR RI terkait penegakan hukum tentunya berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum atau APH. Jadi, APH ini yang menertibkan pembelokan BBM bersubsidi, aparat sudah melakukan, tapi belum masif, masih saja kebocoran BBM terjadi dimana-mana dan tidak tepat sasaran serta terus menjadi polemik sampai hari ini,” ungkapnya.
Sebagai Anggota DPR RI, pihaknya terus memperjuangkan upaya penertiban dari kalangan Aparat Penegak Hukum atau APH tetap berjalan dengan baik.
“Tapi, itu belum maksimal, karena pembuktiannya juga susah akibat data Nelayan tidak jelas. Itulah sebabnya, saya masuk HSNI untuk membereskan infrastruktur data Nelayan dulu sehingga kita bisa duduk dengan Pemerintah untuk bicarakan data yang sebenarnya adalah ini dan kita ubah cara subsidinya,” pungkasnya. (ace).
