Jbm.co.id-JAKARTA | Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tidur dan menutup mata terkait dengan anggaran pengentasan kemiskinan habis digunakan untuk rapat dan studi banding diberbagai daerah.
“Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp 500 Trilyun habis digunakan untuk hal yang tidak ada manpaatnya sudah sangat merugikan bagi keuangan negara, karena peruntukkan dari dana tersebut adalah sebagai dana bantuan Sosial di Kementerian yang harus habis untuk digunakan dalam mengatasi kemiskinan di berbagai daerah. Apalagi ada ratusan trilyun anggaran yang diisolasi dapat digunakan seefisien mungkin dan menyentuh langsung kepada masyarakat kecil di berbagai pelosok daerah.
Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab di sapa Kang Tebe Sukendar menegaskan, penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran akan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dan Kementerian yang mendapatkan alokasi dana tersebut dalam menggunakan anggaran harus menjadikan prioritas utama dalam mengelola dana Anggaran.
Oleh karena itu, menanggapi pernyataan Menpan RB Azwar Anas, Kang Tebe Sukendar mengaku sangat sedih dan tidak memiliki hati nurani terhadap Kementerian yang mengelola dana milik pemberi/lembaga dalam pelaksananya malah tidak tepat sasaran untuk itu KPK harus menurunkan mengusut dana trilyunan yang disalurkan tidak tepat pada sasaran.
“Seperti diketahui, Menpan RB dan Mensos kaget mengetahui dana yang dialokasikan khusus untuk pengentasan puing malah habis terhambur, hanya untuk hal yang tidak perlu dilakukan Kementerian, yang lebih kaget lagi, Mensos Risma tidak tahu bahwa uang yang dibebaskan dari Bu Sri Mulyani itu uang perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi BBM, listrik, gas,” Risma menutup.
Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tidak tepat sasaran. Bahkan terkadang hanya berkelahi untuk urusan rapat saja.
Menpan RB bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Dia menyebutkan anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Lemahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut dikarenakan lembaga/lembaga (K/L) terkait kesibukan melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel daripada melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.
“Hampir Rp 500 trilyun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersedia di kebijaksanaan dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang,” katanya, saat acara Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPAN RB No.1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat, 27 Januari 2023.
Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kebijakan dan lembaga terkait melakukan reformasi secara besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran. (red).
