BeritaBreaking NewsDaerahEdukasi & MotivasiPeristiwa

Bersama PUPR, Dikpora dan BPBD Badung, Ketua DPRD Badung Putu Parwata Bahas Program Kegiatan Prioritas OPD

Jbm.co.id-BADUNG | Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menggelar Rapat Kerja bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Badung dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung beserta Sekretaris dan Kepala Bidang. Rapat kerja tersebut membahas Program Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2023.

“Seperti apa yang menjadi arahan Bupati Bandung dengan kami di DPRD Badung, maka kami harus melakukan Rapat Koordinasi ke seluruh OPD yang ada di Kabupaten Badung, karena anggaran kita sudah tetapkan. Anggaran kita sekarang ini adalah Rp 6 Trilyun 66 Milyar. Itu semua dijabarkan oleh setiap OPD,” kata Putu Parwata di Ruang Rapat Pimpinan Kantor DPRD Kabupaten Badung, Rabu, 18 Januari 2023.

Untuk mempercepat dari pelaksanaan program yang direncanakan oleh masing-masing OPD supaya terjewantahkan semua program yang telah diusulkan dan ditetapkan, maka Putu Parwata selaku Ketua DPRD Badung melakukan Rapat Koordinasi untuk mempertegas belanja modal yang telah dituangkan oleh PUPR. Kemudian, dana hibah yang sudah dikeluarkan, agar segera dieksekusi dan program prioritas untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase dan destinasi wisata lainnya, agar segera didorong untuk diperbaiki. “Jadi, ini perintah dari Bupati Badung, agar infrastruktur pariwisata Badung segera dituntaskan,” tegas Putu Parwata.

Menurut Putu Parwata, masalah infrastruktur segera diselesaikan dan dieksekusi APBD tahun 2023. Hal tersebut, dimulai dengan pembangunan fisik, paling lambat bulan Pebruari 2023.

“Inilah yang kita lakukan dorongan. Nah, seperti tadi, bagaimana BPBD bekerja cepat. Dia katakan, pak alatnya ngk ada, pak. Pak, mobil ngk ada pak. Bensinnya ngk ada. Jadi, nanti tidak ada lagi hal-hal yang kecil menghambat program kerja, sehingga harus segera dituntaskan. Kalau memang ada anggaran yang kita geser, ya kita geser anggaran dan kalau memang harus ada tambahan bensin, kita kasi bensin,” terangnya.

Hal ini dilakukan, imbuhnya, supaya betul-betul pelaksanaan APBD melalui program-program yang memang diharapkan masyarakat segera dieksekusi.

“Besok akan berkelanjutan lagi tentang pariwisata dan yang lain-lainnya. Hal ini dilakukan dengan sinergi, sehingga input-input yang kita dapatkan ini, kita uraikan dalam kebijakan yang kita miliki, yang kita dorong kedalam sebuah peraturan dan kita lakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok DPRD Kabupaten Badung,” jelas Putu Parwata.

Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, yakni di Tibubeneng, pihaknya akan membuat pembebasan lahan untuk membuat pemecah arus. Kemudian, drainase akan dilakukan, dengan membuatkan drainase. Bila perlu, drainasenya plat untuk memperluas arus jalan.

“Itu akan kita lakukan di Batubelig, Tibubeneng, Canggu, Pererenan dan di jalan-jalan utama,” paparnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata meminta BPBD Badung melakukan pengawasan. Terkait Gatsu ke barat, Putu Parwata menilai pihaknya akan berkoordinasi dengan Provinsi untuk diteruskan ke Canggu, sehingga tidak terjadi kemacetan, untuk pemecahan arus ke kawasan Dalung.

“Kalau untuk pemecah arus ditargetkan tahun 203. Tapi, untuk pembebasan lahan dan pengaturan lahan sudah ada, sekitar Rp 50 Milyar untuk di 2023,” pungkasnya. (ace).

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button