BeritaDaerahHukum

Kejaksaan Negeri Bangli Hentikan Penuntutan Tersangka I Ketut Jaman Sesuai Keadilan Restoratif

Jbm.co.id-BANGLI | Kejaksaan Negeri Bangli telah mendapatkan persetujuan  penghentian penuntutan dari Kejaksaan Agung RI terkait Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif kepada Tersangka, I Ketut Jaman yang disangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atas nama I Nengah Sutawa. Setelah dimediasi di Kejaksaan Negeri Bangli, antara pelaku dan korban dilarang untuk berdamai berdasarkan keadilan restoratif, Selasa, 6 Desember 2022.

Kasus ini, berawal saat Saksi I Nengah Sutawa mengikuti paruman atau musyawarah di Balai Banjar Sulahan Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Minggu, 19 Desember 2021 pukul 19.30 WITA.

Kemudian, dalam musyawarah tersebut, ada tamasya dari krama atau masyarakat, termasuk Saksi I Nengah Sutawa memberikan saran.

“Yening memang sampun pelih seorang Bendesa manut awig dados kekanorayang, yang artinya kalau memang sudah salah seorang Bendesa sesuai awig bisa diberhentikan,” sarannya.

Setelah Saksi I Nengah Sutawa memberikan saran tersebut, lalu Tersangka I Ketut Jaman mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi I Nengah Sutawa dengan menyebutkan kalimat “Kan Jrone maan sogokan sebesar seket juta ane ngabaang mulih Jrone kepada Ketua LPD Dewa Nyoman Miarta menayangkan I Ketut Merti ane ngorahang Jrone maan sogokan I Wayan Redana pas parum di Pura Penataran pidan, sampai dije tiang bani mempertanggung jawab munyin tiange ne, yang artinya “Kan Jrone dapat sogokan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang membawakan kerumah Jrone itu , Ketua LPD Dewa Nyoman Miarta menyaksikan I Ketut Merti yang mengatakan Jrone dapat sogokan/suap I Wayan Redana pada saat musyawarah di Pura Penataran dulu, sampai dimana saya berani mempertanggung jawabkan kata-kata saya ini,” sebutnya,sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan yang diarahkan kepada Saksi I Nengah Sutawa, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi I Nengah Sutawa merasa nama baiknya dicemarkan di hadapan krama/masyarakat yang mengikuti paruman/musyawarah pada saat itu.

Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Kasus tersebut kemudian dapat diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice, setelah syarat-syaratnya terpenuhi.

Syarat-syarat tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (6) Perja Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2020 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, sebagai berikut:
Tersangka I Ketut Jaman baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perbuatan Tersangka I Ketut Jaman telah memenuhi sangkaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan.
Selain itu, Tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban membenarkan tuduhan serta telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Demikian pula, tokoh masyarakat mendukung dan larangan terhadap perkara dimaksud untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice.

Kesepakatan perdamaian antara korban dan dugaan saksi tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kejaksaan Nengeri Bangli, yang mendukung serta larangan terhadap perkara yang dimaksud untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif, yakni kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dengan cepat dan sederhana.

Disebutkan, Keadilan Restoratif atau Keadilan Restoratif merupakan salah satu program Jaksa Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam ekspose secara virtual mengapresiasi dengan ketinggian-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara I Ketut Jaman yang telah berupaya menjadi fasilitator mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mediasi antara Korban dengan Tersangka serta melibatkan tokoh masyarakat setempat, sehingga terwujudnya keadilan restoratif dan merubah citra Jaksa lebih humanis dan dekat dengan masyarakat dengan hakikat dari Restoratif Justice tersebut menyimpan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta tokoh masyarakat. 

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian kepastian hukum. (surya).

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button