BeritaDaerahHukum

Kejaksaan Negeri Bangli Hentikan Penuntutan Tersangka I Ketut Jaman Berdasarkan Restoratif Justice

Jbm.co.id-BANGLI | Kejaksaan Negeri Bangli telah mendapatkan persetujuan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Agung RI,terkait Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice kepada tersangka I Ketut Jaman yang disangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atas nama I Nengah Sutawa.Setelah di mediasi di Kejaksaan Negeri Bangli antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai berdasarkan keadilan restoratif, Selasa 6 Desember 2022.

Kasus ini berawal pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wita saksi I Nengah Sutawa mengikuti paruman atau musyawarah di Balai Banjar Sulahan Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli,kemudian dalam musyawarah tersebut ada usulan dari ikrama/masyarakat dan termasuk saksi I Nengah Sutawa memberikan saran,

“yening memang sampun pelih seorang bendesa manut awig dados kekanorayang” (yang artinya kalau memang sudah salah seorang bendesa sesuai awig bisa diberhentikan).

Setelah saksi I Nengah Sutawa memberikan saran tersebut,lalu tersangka I Ketut Jaman mengucapkan kata kata yang ditujukan kepada saksi I Nengah Sutawa dengan menyebutkan kalimat

“kan jrone maan sogokan sebesar seket juta ane ngabaang mulih jrone to ketua LPD Dewa Nyoman Miarta disaksikan I Ketut Merti ane ngorahang jrone maan sogokan I Wayan Redana pas parum di pura penataran pidan,sampai dije tyang bani mempertanggungjawabkan munyin tyange ne”
(yang artinya kan jrone dapat sogokan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang membawakan kerumah jrone itu ketua LPD Dewa Nyoman Miarta disaksikan I Ketut Merti yang bilang jrone dapat sogokan/suap I Wayan Redana pada saat musyawarah di pura penataran dulu,sampai dimana saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya ini,sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan yang diarahkan kepada saksi I Nengah Sutawa sehingga atas kejadian tersebut saksi I Nengah Sutawa merasa nama baiknya dicemarkan dihadapan krama/masyarakat yang mengikuti paruman/musyawarah pada saat itu,sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 310 ayat (1) KUHP.

Kasus tersebut kemudian dapat diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif justice setelah terpenuhinya syarat syarat.

Syarat syarat tersebut berdasarkan pasal 5 ayat (1),(2),dan (6) perja Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 sebagai berikut :

1. Tersangka I Ketut Jaman baru pertama kali melakukan tindak pidana.

2. Perbuatan tersangka IKetut Jaman telah memenuhi sangkaan melanggar Pasal 310 Agat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paking lama 9 (sembilan) bulan.

3. Tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan tersangka.

4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan terssngka.

5. Tokoh masyarakat mendukung dan sepakat terhadap perkara dimaksud untuk diselesaikan diluar pengadilan melalui keadilan Restoratif atau Restoratif Justice.

Kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka disaksikan oleh tokoh masyarakat yang difasilitasi olr Kejaksaan Negeri Bangli dan mendukung serta sepakat terhadap perkara yang dimaksud untuk diselesaikan diluar pengadilan melalui melalui Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice yakni kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dengan cepat dan sederhana,dimana keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan salah satu program Jaksa Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam ekspose secara virtual mengapresiasi dengan setinggi tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli,Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara I Ketut jaman yang telah berupaya menjadi fasilitator mendamaikan dan menyelesaikan perkara dengan mediasi penal antara korban dengan tersangka serta melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga terwujudnya keadilan restoratif dan merubah image Jaksa lebih humanis dan dekat dengan masyarakat dengan hakikat dari restoratif justice tersebut mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan pelaku,korban,keluarga pelaku/korban serta tokoh masyarakat.

Selanjutnya,Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangli untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (surya).

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button