BeritaDaerahHukum

Kejaksaan Negeri Bangli Tetapkan AWS Sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Unit Kerja Bank BRI di Wilayah Bangli

Jbm.co.id-BANGLI | Kejaksaan Negeri Bangli setelah menemukan dua alat bukti yang cukup menetapkan AWS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada unit kerja Bank BRI di wilayah Bangli dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) KUHAP AWS kemudian ditahan di Rutan Polres Bangli Kamis, 17 November 2022.

AWS selaku Mantri dan Kepala Unit Kerja Bank BRI di wilayah Bangli diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penyalahgunaan uang pelunasan setoran Kredit Kupedes BRI dan KUR BRI.

Penyalahgunaan uang setoran pelunasan kredit yang digunakan oleh AWS selaku Mantri BRI Unit Bangli dengan modus operandi AWS menerima setoran pelunasan dari debitur yang diterima secara tunai, namun tidak disetorkan untuk pelunasan kredit melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian penarikan simpanan tanpa sepengetahuan nasabah yang dilakukan oleh AWS selama menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Bank BRI di wilayah Bangli dengan pemindahbukuan dengan modus operandi AWS memberikan perintah dan informasi tidak benar kepada teller untuk melakukan transaksi pemindahbukuan terhadap saldo pada rekening nasabah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, penggelapan dana pengembalian agunan kredit Kupedes kepada debitur yang belum lunas dan penarikan saldo agunan cashcoll dan beberapa transaksi lainnya terkait pencairan pinjaman dan pelunasan kredit nasabah yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh AWS.

Kejaksaan Negeri Bangli melakukan penahanan terhadap tersangka AWS 20 (dua puluh) hari kedepan, dimulai dari 17 November 2022 sampai denganĀ  6 Desember 2022.

Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan, selain itu ada kekhawatiran, jika tersangka melarikan diri dan merusak/menghilangkan barang bukti.

AWS disangkakan melanggar pasal 2 jo pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 (UU PTPK) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,-(dua ratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar). (surya).

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button