BeritaDaerahHukum

Dinilai Tak Sesuai Prosedur, Wayan Sanggri Gugat Finance di PN Denpasar

Jbm.co.id-DENPASAR | Pengadilan Negeri Denpasar mulai memanas. Pasalnya, I Wayan Sanggri menggugat salah satu Finance yang berada di Jalan Ahmad Yani Utara Denpasar, Selasa, 1 November 2022.

Sebagai konsumen (lesse), I Wayan Sanggri merasa dirugikan dengan adanya tindakan penarikan unit Truk Dump merk Hino di daerah Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Untuk memperoleh keadilan, maka I Wayan Sanggri memilih mengajukan gugatan sederhana melalui Kuasa Hukumnya, Ketrianus Pabulanti Neno, S.H., di Pengadilan Negeri Denpasar, karena dinilai tak sesuai prosedur.

Setelah sidang pembuktian surat dan saksi tertanggal 2 Nocember 2022, Ketrianus menjelaskan pokok gugatan sederhana yang diajukannya Kliennya, I Wayan Sanggri terkait tindakan salah satu Finance atau lembaga pembiayaan yang kantor cabangnya berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Denpasar.

“Kami jelaskan, bahwa Finance tersebut telah menarik unit Truk Dump merk Hino, tipe DUTRO 130 HD 6.8 PS, jenis Comersil, warna/tahun pembuatan Hijau/2018, nomor rangka MJEC1JG43J5169117, No.Mesin/Seri : W0W04DTRR59043 BPKB atas nama I Wayan Sanggri dengan nomor Polisi DK 8613 SY yang menjadi objek pembiayaan, bukan didasarkan pada alasan eksekusi jaminan fidusia ataupun eksekusi suatu Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dijelaskan, bahwa dari bukti surat-surat yang disampaikan pihak Finance sebagai Tergugat, tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan, bahwa penarikan unit Truk Dump merk Hino atas nama I Wayan Sanggri yang menjadi objek pembiayaan adalah eksekusi jaminan fidusia ataupun dalam rangka melaksanakan suatu Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal sudah sangat jelas, eksekusi jaminan fidusia ataupun objek pembiayaan setelah adanya MK Nomor 18 tahun 2019 haruslah diajukan terlebih dahulu pada Pengadilan, seperti halnya permohonan eksekusi Putusan Pengadilan.

“Kalaupun ada bukti-bukti surat yang diajukan pihak Finance sebagai Tergugat berikut saksi-saksi dari bagian admint dan surveyor, kesemuanya hanya menjelaskan keadaan/atau posisi I Wayan Sanggri selaku lesse, dalam hal ini mengalami kemacetan dalam pembayaran. Sedangkan, pokok yang disengketakan lho bukan masalah utang piutangnya, melainkan jelas berkaitan dengan tindakan penarikan unit Truk Dump merk Hino, yang tidak melalui permohonan eksekusi jaminan fidusia atau permohonan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” terangnya.

Kemudian, didalam persidangan, imbuhnya, tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan, bahwa I Wayan Sanggri telah menyerahkan unit Truk Dump merk Hino secara sukarela, justru menjadi pertanyaan besar dari jawaban pihak Finance penyerahan unit tersebut dibantu oleh kepolisian Banjarangkan. Hal ini, justru membuktikan, bahwa penyerahan unit tersebut dipaksakan oleh pihak Finance melalui bantuan Kepolisian Sektor Banjarangkan.

“Perlu dijelaskan dalam hal ini, klien sangat jelas hanya menitipkan anak kunci pada Polsek Banjarangkan, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan yang sangat disesalkan oleh Klien Kami, kenapa pihak Kepolisian Sektor Banjarangkan menyerahkan anak kunci tersebut kepada pihak Finance tanpa seizin dari Klien Kami, emangnya kepolisian dalam melakukan tindakan tersebut sudah atas perintah pengadilan, dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan fidusia ataupun melaksanakan putusan,” jelasnya.

Bahkan, Wayan Sudiarta, S.H., mempertanyakan perjanjian pembiayaan dengan sistem sewa-beli, ditengah BPKB dan STNK tercantum atas nama Kliennya, I Wayan Sanggri. Sebagai Kuasa Hukumnya, Wayan Sudiarta berharap, agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa gugatan sederhana dari Kliennya, sehingga Pengadilan bisa mengambil Putusan yang bersifat objektif sesuai dengan pokok sengketa.

“Apakah mungkin Klien Kami, I Wayan Sanggri menyewa mobil miliknya sendiri, jika dilihat dari bukti kepemilikan kendaraan diakui sah, satu-satunya dengan BPKB. Berbeda halnya, jika ada jaminan fidusia, konsep pembiayaan dengan sistem sewa-beli tersebut masih bisa diterima. Ketika tidak ada jaminan fidusia, dan Klien Kami, I Wayan Sanggri tidak bersedia secara sukarela menyerahkan Truk Dump merk Hino, semestinya langkah hukum yang harus ditempuh adalah dengan gugatan biasa, bukan main hakim sendiri sesuka hati mengambil unit apalagi melibatkan pihak ketiga Debt Collector, seperti penarikan unit dengan menggunakan pola lama yang sudah tidak dibenarkan lagi dilakukan,” pungkasnya. (red).

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button