BeritaHukumNasionalPOLRI

Kritik Sosial Najwa Shihab, BPI KPNPA RI Minta Kapolri Ubah Paradigma Polri

Jbm.co.id-JAKARTA | Kritik sosial Mbak Najwa Shihab harus bisa menjadikan Polri introspeksi dan berbenah dari kekurangan yang ada saat ini.

Para Pejabat Utama Polri, dimulai dari Kapolda, Kapolres dan Kapolsek serta Anggotanya harus bersyukur dan berterima kasih terhadap kritik sosial masyarakat yang masih konsisten mencermati dan mengawasi kinerja Kepolisian, agar berbuat baik dan benar.

Kerja Keras Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya melakukan pembenahan dengan berbagai macam perubahan dan terobosan, sehingga Polri dapat percaya diri, untuk mendapatkan simpatik dan tumbuh kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri, jika kedepannya, Polri dapat melayani masyarakat, dengan menunjukkan sikap yang simpatik dan humanis serta tidak ada lagi arogansi yang dapat menyakiti hati masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) Tubagus Rahmad Sukendar, saat dikonfirmasi, Sabtu, 24 September 2022.

Disebutkan, keberadaan Polri saat ini sedang diawasi masyarakat dan tentunya semua jajaran anggota Kepolisian, dimulai dari tingkat Mabes hingga tingkat Polsek harus bisa mawas diri dalam berperilaku untuk Polri.

“Segera ubah paradigma lama Polri dengan meningkatkan pelayanan, dalam melayani masyarakat dengan baik dan benar, bersikap simpatik serta humanis dan tidak arogan,” terangnya.

Dijelaskan, masyarakat masih menginginkan keberadaan Polisi dan juga berkeyakinan masih banyak Polisi yang baik, setia dan ikhlas mendarmabaktikan hidupnya demi Bangsa dan Negara.

Bahkan, masyarakat yang cinta terhadap institusi Polri berharap, adanya Polri yang independen serta profesional dalam bekerja, tanpa ada merekayasa dan pemaksaan dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan aduan masyarakat.

Dalam setiap kesempatan, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan jajarannya, baik di pusat maupun di kewilayahan senantiasa menyampaikan, jika masih ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, baik etik maupun pidana, maka tanpa ada keraguan lagi langsung di PTDH dan diproses pidana, jika ada ditemukan unsur pidana nya.

Maka itu, imbuhnya, Kapolri sangat berharap, kepada semua jajaran anggota dimanapun bertugas, dapat melayani masyarakat dengan baik dan benar tanpa ada sekat maupun pamrih, karena semua anggota Polri itu sudah digaji dari uang rakyat.

“Jangan ada lagi anggota Polri yang menyakiti hati masyarakat,” jelasnya.

Menurut Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI menyampaikan, bahwa masyarakat masih butuh dengan keberadaan Polisi dan peranan kepolisian menjadi sangat penting untuk penegakkan hukum di Indonesia.

“Apalagi di saat ini, institusi Polri sedang menjadi sorotan dan perbincangan dikalangan masyarakat, seperti apa yang disampaikan Mbak Najwa Shihab dengan kritik sosialnya, terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir J, dimana ada keterlibatan sejumlah petinggi Polri menjadi tersangka,” ungkapnya.

Demikian pula, Mbak Najwa Shihab menanggapi gaya hidup hedonis segelintir anggota Polri dan keluarganya yang kerap tampil dengan kemewahan.

Selain itu, juga disebutkan tidak semua anggota Polri kurang baik, karena masih banyak ratusan ribu anggota Polri yang baik dan hidupnya sederhana.

Pasalnya, perilaku Polri dimanapun bertugas telah menjadi sorotan masyarakat dan Polri harus berterima kasih serta tidak alergi dengan adanya kritik sosial dari masyarakat.

“Mengapa, karena masyarakat sangat sayang dengan Institusi Polri bukan terhadap oknum Polri. Jadi, harus diakui Polri dan segera dijadikan bahan introspeksi untuk perubahan, bahwa masyarakat sekarang ini sangat kritis dan cerdas, sehingga peran serta masyarakat sebagai Pemolisian Masyarakat bisa dijadikan perhatian dari Pimpinan,” paparnya.

Untuk itu, sepenuhnya kinerja jajaran Kepolisian beserta keluarganya diawasi masyarakat dan Kapolri harus memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap masyarakat yang telah menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol terhadap Polri.

Dengan adanya peristiwa Sambo, tambahnya, juga tidak profesionalnya jajaran Kepolisian dalam menyikapi aduan masyarakat, menjadikan hadirnya Mbak Najwa Shihab dengan melakukan kritik sosial, karena semua itu disampaikan berdasarkan banyaknya aduan dan temuan dari masyarakat yang disampaikan kepada Mbak Najwa Shihab.

“Ini semua harus disambut positif, apa yang menjadikan kritik sosial dari masyarakat, sehingga bisa dijadikan dasar untuk Polri berbenah diri dan berubah paradigma menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” sebutnya.

Kang Tb Sukendar juga menambahkan, bahwa Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo berulang kali menyampaikan atensi kepada jajarannya, untuk tidak lagi berbuat yang aneh-aneh, apalagi sampai melukai hati masyarakat.

Selain itu, juga tidak menampilkan gaya hidup hedonis, karena masyarakat tahu berapa besaran gaji maupun tunjangan para anggota Polri, dimulai dari tingkat Bintara hingga Perwira Tinggi, namun tetap saja ada masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri, baik di Pusat maupun di wilayah yang ujungnya membuat Marwah Polri tercemar, yang mengakibatkan simpatik masyarakat terhadap Polri menjadi semakin menjauh.

Oleh karenanya, BPI KPNPA RI yang sangat cinta terhadap institusi Polri meminta Kepolisian untuk bisa menerima dan tidak alergi, dalam menerima kritikan sosial dari masyarakat, yang tujuan masyarakatnya, agar Polri bisa mawas diri dan juga masyarakat akan memberikan dukungan serta apresiasi terhadap Kapolri beserta jajarannya.

“Walaupun dinilai agak terlambat telah melakukan penindakan hukum dengan menindak tegas Pejabat Utama dan anggota Polri yang ada keterlibatan dalam peristiwa Sambo maupun lainnya yang ada melakukan pelanggaran etik dan tindak pidana dengan melakukan PTDH dan juga proses pidananya,” bebernya.

Untuk itu, gebrakan Kapolri yang ingin Polri dapat berubah dalam bagaimana Polri bisa menjadi Alat Penegak Hukum yang Mandiri, independen dan Profesional sudah sangat tepat dan cerdas.

“Tentunya sebagai konsekuensi dari perbuatan tercela oknum Polri yang bermasalah tanpa ada ampun lagi, segera menjalani sidang kode etik untuk selanjutnya menjalani proses pidana umum, jika ada ditemukan unsur pidananya,” jelasnya.

Kejadian atas peristiwa Sambo juga dikritik sosial Mbak Najwa Shihab, yang harus menjadikan cermin dan contoh bagi Polri, agar bisa mengubah dan menjaga Marwah Institusi Polri dengan baik dan benar.

Namun, seperti diketahui masih tetap saja ada oknum Polri berbuat tidak benar, dengan menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya.

Ironisnya, ada anggota Polri yang tersandung masalah Narkoba, pemerasan dan penyuapan serta masalah lainnya.

Bahkan, semua perbuatan tercela oknum Polri sudah dilakukan tindakan tegas Pimpinan Kepolisian dengan menindaklanjuti ke proses kode etik profesi dan dilanjutkan ke pidana umum.

Kerja keras Kapolri bersama Pejabat Utama Polri untuk bisa Polri melakukan perubahan dan terobosan yang dilakukan dapat diterima di hati masyarakat serta dengan peningkatan kinerja di jajaran Kepolisian mulai tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polsek dalam berbuat dan bekerja dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik untuk melayani dan mengayomi masyarakat, dengan ikhlas dan tanpa pamrih sebagai wujud nyata Polri dapat mengambil simpatik masyarakat.

Kinerja Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mengkomandoi jajaran Kepolisian Republik Indonesia bersama ratusan ribu anggotanya, untuk berupaya dapat berbuat baik dan benar serta Polri hadir bersama masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara profesional serta humanis, melalui pendekatan kultural dan budaya, sehingga akan banyak terjadi perubahan yang sangat bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

“Tentunya akan mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Dipaparkan, sosok Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dikenal ramah dan supel dalam bergaul dengan semua lapisan masyarakat, saat ini sedang fokus berupaya bersama jajaran Kepolisian berkomitmen untuk mengembalikan Marwah Kepolisian sebagai penegak hukum yang mengayomi dan melindungi masyarakat dengan baik dan benar.

“Kami lakukan terobosan dan inovasi bersama semua jajaran Polri untuk mengetahui bagaimana Kepolisian dapat hadir, dekat dan berbaur dengan masyarakat tanpa ada sekat yang membatasinya,” jelasnya.

Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa Kang Tb Sukendar menyampaikan, bahwa peranan kepolisian sangat penting dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Dalam hal ini, BPI KPNPA RI melihat dan membuktikan, bahwa Kepolisian berhasil dalam Penegakan Hukum yang simpatik dan humanis.

Apalagi, keberadaan dan peran Polisi sangat penting sebagai fungsi keamanan dalam masyarakat dan juga polisi memiliki peranan penting bagi semua para penyelenggara NKRI.

Marwah Polri akan berubah, bila ada kemauan yang ikhlas dari semua jajaran Kepolisian untuk menjadikan Institusi Polri yang profesional dan independen.

Namun, terlepas dari itu, semua peranan kepolisian sangatlah penting guna menyikapi dan melihat persoalan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yang profesional dan transparan. Polri juga harus bersikap obyektif dan transparan, dalam melaksanakan agenda penegakan hukum.

“Masalahnya adalah banyak kasus yang tersendat ditangani Kepolisian, namun bila ada kasus yang menjadi viral di masyarakat dari Polri bergerak cepat dengan menyikapi dan menuntaskan kasusnya tersebut terbuka atau dibuka karena adanya dorongan masyarakat atau netizen dan media massa. Jadi, sudah sepatutnya Polri segera mengubah paradigma yang ada dalam menangani satu masalah untuk bisa lebih terbuka dan obyektif,” ungkapnya.

Kalau tidak disorot media massa mungkin kasus yang disampaikan masyarakat tidak akan selesai dan tidak menjadi isu nasional. Hal ini adalah ciri negara demokrasi dan negara hukum.

Ketika demokrasi luar biasa hebatnya, maka pada satu sisi akan menjadi berimbang dalam penegakan hukum.

Bahkan, BPI KPNPA RI sudah melihat kinerja Kapolri, yang dinilai berhasil membuktikan komitmennya dalam menjaga dan mengawal Marwah Polri dengan baik dan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, untuk bisa mengedepankan budaya dan adat istiadat dengan merangkul semua lapisan masyarakat dan bersama-sama dengan Kepolisian dapat menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di NKRI.

Namun, terlepas dari itu, semua menjadi konsekuensi Polri untuk segera berbenah dan mengubah paradigma lama.

Disisi lainnya, adanya kasus Sambo serta kritik sosial dari berbagai tokoh masyarakat dapat membuka lebar mata dan hati Polri, bahwa penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu elemen penting, sesuai amanat UUD 1945, karena dikatakan Indonesia merupakan negara hukum.

Pada prinsipnya negara hukum harus dijamin betul. Jika terjadi rekayasa maupun Obstraction of Justice akan merugikan masyarakat, sehingga kerja kolektif menjadi penting.

“Bukan hanya netizen, tapi juga Kepolisian. Terlebih, ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan segera menuntaskan itu. Ini menjadi dasar ide meletakkan pondasi negara hukum. Saya rasa tak ada lembaga yang sempurna,” ungkap Kang Tb Sukendar.

Dipastikan, ada hal-hal yang perlu dievaluasi, satu diantaranya penanganan yang melibatkan orang-orang penting.

“Harus ada perbaikan sistem aturan, agar jangan terulang lagi hal demikian. Kalau perlu saya usulkan agar mengubah atau merevisi UU Kepolisian,” paparnya.

Kang Tb Sukendar juga menambahkan, saat ini adalah momen penting Polri bersih-bersih dan Kapolri serta para Kapolda bertindak tegas, agar jangan ada ragu-ragu lagi dalam membenahi Polri, agar kedepan tidak ada lagi Sambo-Sambo lainnya, yang tentunya membuat Marwah Polri menjadi rusak dimata masyarakat. (red).

Banner Iklan Rafting Jarrak Travel

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button