Berita

Rapat Banggar DPRD Bali dan TPAD Bali Bahas Tahap Awal RAPBD Tahun 2023

JBM.co.id, Denpasar – Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bali melaksanakan rapat dengan TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Bali yang digelar tertutup di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (19/1/2022).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bali sekaligus Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, didampingi anggota Banggar lainnya, seperti Kadek Setiawan (Fraksi PDIP), Kadek Darmini (Fraksi PDIP), Dewa Made Mahayadnya (Fraksi PDIP), Nyoman Budi Utama (Fraksi PDIP), Made Budastra (Fraksi PDIP), Ida Gede Komang Kresna Budi (Fraksi Golkar), I Wayan Rawan Atmaja (Fraksi Golkar). Sementara itu, TAPD Pemprov Bali dipimpin Sekda Bali, Dewa Made Indra didampingi Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiastana Ika Putra.

Usai memimpin rapat pembahasan APBD Bali Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPRD Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry menyatakan, rapat tertutup membahas tahap awal persiapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Bali Tahun 2023.

Sesuai pernyataan Sekda Dewa Made Indra yang menginformasikan, bahwa Tahun Anggaran 2023 banyak kewajiban yang harus disiapkan, diantaranya Anggaran Pemilu (KPUD, Bawaslu dan Keamanan), kewajiban pembayaran cicilan pinjaman daerah dan kewajiban penyediaan modal penyertaan untuk BPD Bali.

Di sisi lain, lanjut Dewa Indra, tingkat pertumbuhan ekonomi, walaupun sudah trend positif, namun, tetap masih di bawah rata-rata nasional.

Walau demikian, respons Badan Anggaran tetap optimis dan mengapresiasi capaian-capaian pihak eksekutif.

Dalam rapat tersebut, juga berkembang masukan, terkait usulan untuk memberi perhatian dalam bentuk insentif kepada perangkat desa.

Terkait dengan usulan pemberian insentif kepada perangkat desa, Sugawa Korry meminta diberikan perhatian melalui kajian yang komprehensif tentang pengertian perangkat desa. Sementara, besarnya tergantung dengan kemampuan anggaran daerah.

“Masih dihitung, akan kita bahas detail dalam pembahasan lanjutannya. Sekarang tergantung kemampuan keuangan pemerintah daerah, kita sejak awal sudah mendorong perangkat desa juga diberikan insentif”, jelas Sugawa Korry.

Pihaknya juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai terobosan selama ini, yang akan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat Bali.

Oleh karena itu, pihaknya bersyukur selama ini, pembahasan APBD di Provinsi Bali berjalan dengan kondusif dan diputuskan dengan tepat waktu. Karena mekanisme komunikasi dan pembahasan dilaksanakan transparan dan mengikuti mekanisme serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

“Kami harap pembahasan RAPBD tahun 2023 juga berjalan seperti itu”, pungkasnya. (Red/Ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button