Daerah

Secara Resmi RAPBD Bangli Tahun Anggaran 2022 Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

JBM.co.id, Bangli – Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangli tahun anggaran 2022 sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah,penetapan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Bangli bersama Eksekutif yang digelar di Ruang Krisna Setda Bangli, jumat (26/11/21).

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli,I Komang Carles,sementara dari pihak eksekutif sidang dihadiri langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Dalam sidang paripurna ini pihak eksekutif dan DPRD Bangli mengesahkan RAPBD 2022 senilai Rp 1,2 Triliun lebih.

Sebelumnya dalam pandangan gabungan komisi komisi DPRD Kabupaten Bangli yang dibacakan oleh I Made Natis dikemukakan mengenai wabah pandemi covid – 19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun yang berimbas pada penurunan pendapatan Pusat dan Daerah secara signifikan.

Baca Juga :  Penebaran Benih Ikan Nila Oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

Kabupaten Bangli tidak bisa lepas dari keadaan itu sehingga Rancangan APBD nya ditahun 2022 terutama pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat mengalami defisit yang hampir mencapai Rp 174 milyar.

Sedangkan diposisi belanja ada penambahan kewajiban pemerintah daerah yang tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Meskipun demikian DPRD Bangli memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang dengan cepat mampu melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan terutama masalah kesehatan di Rumah Sakit Umum milik daerah, sehingga memberikan efek positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Dengan posisi RAPBD Bangli Tahun 2022 tersebut DPRD Bangli memberi masukan diantaranya agar pihak eksekutif lebih mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan.

Baca Juga :  Sebanyak 119 Orang Sembuh Covid-19 di Kota Denpasar

Kemudian ditingkatkanya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan mencegah neningkatnya wabah pandemi covid – 19.

Diharapkan setelah terselesaikanya pengerjaan pembangunan sarana dan prasarana di RSUD supaya dapat lebih optimal meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu DPRD juga menyarankan agar pihak eksekutif mengambil langkah langkah inovatif dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat bangli.

Terkait pembagunan infrastruktur yang belum mendapatkan pembiayaan di tahun anggaran 2022 disarankan oleh dewan agar menjadi skala prioritas di anggaran tahun berikutnya.

 

Selanjutnya DPRD juga meminta agar penyertaan modal kepada Perseroda BMB dan Bank Perkreditan Daerah Bangli tetap wajib dipasang diawal tahun dan melakukan audit serta pengawasan kepada Perumda BMB apakah menghasilkan PAD untuk Bangli.

Baca Juga :  Bupati Tabanan Menyerahkan Bantuan Sosial Non Tunai Program PKH & Program Sembako Kepada Masyarakat Tabanan

DPRD juga berharap agar pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terjadi pemerataan di segala lini dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Demikian beberapa masukan yang dapat kami sampaikan sebagai pelengkap Ranperda yang sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. dan dalam kesempatan ini kami menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah”, jelas Natis mengakhiri pandangan komisi gabungan DPRD Bangli. (Red/Surya).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: