Daerah

Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

JBM.co.id, Denpasar – DPRD Provinsi Bali melaksanakan Rapat Paripurna ke-34, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, pada Senin (15/11/2021).

Rapat Paripurna ke-34 juga membahas Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang dibacakan oleh I Nyoman Adnyana, SH., M.M.

Disebutkan, Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 merupakan inisiatif DPRD Provinsi Bali, dalam rangka perencanaan kebutuhan dana, agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan, sehingga berpengaruh terhadap pendanaan program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Lebih lanjut, disampaikan, Pembentukan Dana Cadangan ini, bertujuan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

“Raperda ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur, dan Wakil Gubernur Tahun 2024,” ungkapnya.

Dijelaskan, Rancangan Peraturan Daerah ini, mencakup pengaturan mengenai Tujuan Pembentukan Dana Cadangan, Sumber dan Besaran Pendanaan, Penempatan dan Penggunaan, serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, dipaparkan, Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
1). Dana Alokasi Khusus.
2). Pinjaman daerah.
3). Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, disebutkan, penyisihan atas penerimaan daerah dilakukan, setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Lalu, ditambahkan, besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
1). Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2). Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Dalam hal Dana Cadangan tersebut diatas, tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

Dipaparkan, Penempatan dan Penggunaan Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.

Sementara, dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

“Deposito disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah. Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito akan menambah jumlah Dana Cadangan. Sedangkan, Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercukupi,” tuturnya.

Kemudian, Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

“Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan diwujudkan dalam Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, pihaknya berharap,
dengan adanya payung hukum ini, maka kewajiban Pemerintah Provinsi Bali untuk menyisihkan APBD selama 2 tahun sebelum 2024.

Disamping itu, Penyelenggara Pemilu bisa melakukan perencanaan Pemilu, sesuai dengan data kependudukan terkini, yang dapat dipertanggungjawabkan, agar dalam perencanaan anggaran pemilu dapat optimal, efektif dan efisien.
Hal ini, lanjutnya, tercapainya tujuan Pemilihan Umum yang demokratis.

“Demikianlah, Laporan Dewan terhadap pembahasan Raperda ini disampaikan, yang setelah melalui seluruh pentahapan yang disyaratkan, maka kami sepakat untuk mengajukan “Raperda Provinsi Bali tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk itu, dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya. Akhirnya atas kerjasama seluruh anggota pembahas dan kerjasama yang baik pula dengan Gubernur Bali dan jajarannya, kami sampaikan terima kasih”, tutupnya. (Red/Ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button