Daerah

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

JBM.co.id, Denpasar – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Bali kembali melaksanakan Rapat Paripurna ke-23, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021, yang dilaksanakan secara langsung dan virtual/daring, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, pada Senin (13/9/2021).

Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 dihadiri langsung Wakil Gubernur Bali, Dr. Ir. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., yang mewakili Gubernur Bali, Dr.Ir.Wayan Koster, MM., Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Tenaga Ahli DPRD Bali serta peserta Rapat Paripurna.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, S.H., menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, yang dibacakan oleh I Nyoman Budi Utama, S.H. Dalam Pandangan Umumnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM., atas penyusunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dengan maksud agar Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan perubahan pokok-pokok program dan kegiatan, termasuk kebijakan yang menjadi landasannya, yang tercakup dalam setiap kelompok pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan mempertajam pencapaian target dan sasaran program pembangunan daerah.

Lanjutnya, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan, karena Perubahan Proyeksi yang sebelumnya ditetapkan, pada APBD lnduk Tahun Anggaran 2021. Terjadinya perubahan proyeksi disebabkan, karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat, agar daerah melakukan refocusing anggaran, dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Disamping itu, dijelaskan, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, juga didorong oleh adanya program dan kegiatan yang mendesak, perlu dilaksanakan, pada Tahun 2021 serta adanya rasionalisasi belanja tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran, baik antar kegiatan maupun antar jenis belanja serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 audited.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan memberi apresiasi upaya maksimal, yang dilakukan Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM., beserta jajarannya atas upaya-upaya yang telah dilakukannya, dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah menyangkut Pendapatan Asli Daerah dari sektor Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil PKD yang dipisahkan dan Lain – Lain PAD yang sah.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur dalam Sambutan Rapat Paripurna ke- 22, pada tanggal 10 September 2021 bahwa Pendapatan Daerah dalam APBD lnduk 2021 sebesar 6,035 Triliun Rupiah lebih, berkurang sebesar 41,3 Miliar Rupiah lebih, sehingga menjadi 5,9 Triliun Rupiah lebih. Dalam pandangan Kami Fraksi PDI Perjuangan, berkurangnya Pendapatan Daerah ini, disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Dr.Ir. Wayan Koster, MM., karena, bisa melakukan efisiensi Belanja Daerah sebesar 3,89 %. Disebutkan, Belanja Daerah, dalam APBD Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar 8,5 Triliun Rupiah lebih, menurun sebesar 332,5 Miliar Rupiah lebih, sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar 8,2 Triliun Rupiah lebih.

Menurutnya, defisit APBD pada anggaran induk tahun 2021 sebesar 2,5 Triliun Rupiah lebih, berkurang sebesar 291, 1 Miliar Rupiah lebih, sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi 2,2 Triliun Rupiah lebih.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, bahwa defisit APBD Bali disebabkan oleh daya beli masyarakat yang membayar PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat terpuruk, mengingat sebagian besar masyarakat Bali bergerak di sektor pariwisata. Meskipun penurunan ini, ditutupi dengan kenaikan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Lanjutnya, komponen yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi saat ini adalah belanja Pemerintah baik pusat maupun daerah, namun alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah, justru mengalami penurunan yang berdampak pada menurunnya Total Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak tahun 2020 sangat berarti bagi Bali. Setidaknya, dapat membantu masyarakat Bali untuk bertahan sambil berusaha untuk bangkit kembali.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, perekonomian Bali mulai berangsur pulih. Hal ini terlihat dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Bali sebesar 2,83% pada kuartal II-2021.

Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Bali, untuk menggerakkan sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif, termasuk menumbuhkembangka wirausaha-wirausaha baru, melalui pelatihan-pelatihan, sehingga secara kuantitas UMKM bertambah yang berdampak terhadap tersedianya lapangan kerja. Secara khusus, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Bali menumbuhkembangkan generasi millenial memanfaatkan teknologi digital menjadi wirausaha baru dan modern.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali, I Wayan Rawan Atmaja, SIP.SH., SE.,MM., menyampaikan pandangan umum terkait Ranperda, yang dibacakan oleh Ni Putu Yuli Artini, S.E., M.M.

Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pandangan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan masih sama dengan total PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp.3,176 Triliun lebih, yang menggambarkan kondisi stagnan, terlebih, dengan melihat perkembangan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

“Beban APBD Bali untuk tahun-tahun yang akan datang cukup berat, karena kita sudah diwajibkan untuk menyiapkan anggaran untuk Pileg dan Pilkada, membayar kewajiban atas pinjaman program Pusat Kebudayaan Bali, dan kewajiban membayar rencana pinjaman jangka pendek pada BPD Bali. Dibutuhkan terobosan yang mampu mengatasi stagnannya pendapatan asli daerah (PAD), yang didukung oleh aspek regulasi yang komprehensif,” paparnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, sejak awal DPD Partai Golkar Provinsi Bali telah melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan kalangan akademisi untuk mengkaji dan merumuskan untuk mendorong segera dilaksanakannya revisi Undang-undang 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, baik melalui diskusi langsung maupun webinar, yang pada akhirnya telah melahirkan buku dengan judul “Mewujudkan Keadilan dan Keselarasan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Daerah Lainnya Melalui Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004”.

Melalui revisi UU ini, pihaknya berharap bisa melakukan terobosan, untuk meningkatkan PAD didukung aspek regulasi yang kuat dari pemerintah atasan.

“Kami bersyukur melalui Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 2021 telah ditetapkan 7 RUU prioritas untuk dibahas, dan salah satunya UU Nomor 33/2004,” imbuhnya.

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali juga menghargai langkah-langkah Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM., mendorong pembangunan infrastruktur, yang menggunakan anggaran APBD cukup besar. Namun, pihaknya mengingatkan, diluar infrastruktur, hendaknya diberikan perhatian yang maksimal terhadap sektor pertanian, termasuk subak dan nelayan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi dan UMKM, mengingat di sektor pertanian, khususnya, melekat 34% ketergantungan tenaga kerja.

“Kami melihat perhatian terhadap sektor ini masih sangat kurang. Terkait pemberdayaan petani, nelayan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi dan UMKM, serta pentingnya penganggaran yang memadai,” ujarnya.

Terkait Pembiayaan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di daerah Gunaksa Klungkung, yang notabene merupakan kawasan rawan bencana, khususnya bencana banjir, hendaknya disertai kajian komprehensif, agar pembangunannya mengantisipasi kemungkinan kerawanan bencana dengan baik, mengingat secara historis tahun 1963, kawasan tersebut adalah kawasan yang terkena lintasan lahar Gunung Agung.

Fraksi Partai Golkar mengingatkan kembali, atas catatan yang diputuskan dalam pengesahan APBD Induk 2021, diantaranya, agar eksekutif menyiapkan kajian komprehensif terkait mitigasi bencana, kajian aspek legal terkait kewenangan pinjaman melewati masa jabatan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, studi kelayakan atas proyek Pusat Kebudayaan Bali, kajian yang berkaitan dengan lingkungan, serta dilaksanakannya proyek tersebut, dengan mengedepankan kaidah-kaidah bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Dipaparkan, lebih lanjut, Defisit Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah defisit yang riil, artinya defisit yang tidak akan ditutup atau diatasi melalui SiLPA tahun sebelumnya dan/atau potensi kemungkinan tercapainya pendapatan melebihi target, tahun 2021. Hal ini pertama kali terjadi sepanjang perjalanan APBD Provinsi Bali, di mana pada APBD tahun-tahun sebelumnya diantisipasi dengan SiLPA.

Sementara, pada defisit Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pihak eksekutif merancang pinjaman jangka pendek dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar Rp. 563 Miliar lebih. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Fraksi Partai Golkar mengingatkan dalam rangka pinjaman jangka pendek dari BPD Bali, agar betul-betul dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme serta aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali, I Ketut Juliarta, S.H.,
sangat memahami kondisi dan suasana bhatiniah yang dialami di Bali, terkait dengan terpuruknya sektor pariwisata tahun 2020 dan 2021 dengan spread effect ke sektor ekonomi lainnya, sebagai dampak pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya lebih menekankan upaya penyembuhan untuk pencapaian 0 % angka kematian, akibat terinfeksi Covid-19, dengan tetap tak abai pada upaya pencegahan. Harapannya, agar Covid- 19 tidak lagi merupakan penyakit yang menakutkan, sebagaimana penyakit virus lainnya, seperti influenza. Selain itu, pihaknya mendorong mengedukasi masyarakat, untuk secara ketat, tepat dan benar menerapkan Prokes serta perilaku hidup sehat serta perilaku bersih lainnya, sebab masih sangat banyak masyarakat, yang masih abai tentang hal ini, agar percepatan pemulihan dampak ekonomi, akibat Covid-19 yang betul-betul instan ke depan, dimulai sejak rentang waktu Catur Wulan III 2021, agar secara nyata dirasakan manfaatnya oleh krama Bali.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Dr.Ir.Wayan Koster, karena mampu mengefisiensikan Belanja Daerah sebesar 332,50 M lebih atau 3.89% dari Induk 8,53 T lebih menjadi Rp 8,20 T lebih.

Pihaknya juga mengapresiasi komitmen Gubernur Bali yang menutup defisit sesuai dengan kesepakatan pada rapat Banggar yang terakhir.

Selanjutnya, pendapatan transfer bersumber dari dana bagi hasil, DAU dan DAK direncanakan sebesar RP 2,85 T diturunkan menjadi Rp 2,81 T sehingga turun Rp 41, 39 M atau 1,45%. Meskipun sulit, namun Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar diperjuangkan tidak ada pengurangan bantuan dari pusat, mengingat Bali mengalami dampak yang paling berat, akibat pandemi Covid-19.

Berikutnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali, I Ketut Juliarta, S.H., menyampaikan usul dan saran kepada Gubernur Bali, Dr.Ir.Wayan Koster, MM., agar BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan bantuan sosial lainnya yang saat ini, disalurkan ke masyarakat disinyalir belum atau jauh dari maksimal, untuk ini, agar dilaksanakan supervisi yang lebih intensif, agar tepat sasaran.

Lanjutnya, pelaksanaan Vaksinasi terhadap siswa di atas usia 12 tahun sudah berjalan dengan baik, namun Vaksinasi terhadap anak sekolah di bawah usia 12 tahun belum bisa dilakukan. Untuk itu, rencana sekolah tatap muka, terutama kepada anak-anak Sekolah Dasar, agar ditunda dulu sampai mereka divaksin semua, sebab virus Covid-19 ini, juga sangat rentan menular pada anak-anak, jangan sampai mereka menjalani isolasi.

Dijelaskan, Program Relaxasi, agar direalisasikan secara maksimal, sebagai penopang bergulirnya ekonomi masyarakat. Selain itu, Pembayaran insentif Nakes dan pendukungnya agar dilancarkan, sehingga mampu memotivasi kinerja Nakes.

Berikutnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali, I Ketut Juliarta, S.H., mengingatkan, agar kegiatan-kegiatan yang bersifat Tahun Jamak (Multy Years) dikoordinasikan dengan DPRD, karena wajib dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, yang penandatanganannya bersamaan dengan penandatangan Nota Kesepakatan Bersama KUA dan PPAS, sesuai amanat Pasal 92 PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, SE., menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda, yang dibacakan oleh Dra.Utami Dwi Suryadi.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kehadapan Gubernur Bali, Dr.Ir.Wayan Koster, MM., atas tidak turunnya Pendapatan Asli Daerah, dalam Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, dimana direncanakan sama dengan yang dianggarkan dalam APBD Semesta Berencana Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3,17 Triliun Lebih.

“Disini terdapat Pajak Daerah Turun sebesar Rp 108,07 Miliar Lebih atau 3,93 % dari Rp 2,74 Triliun Lebih dalam APBD Induk menjadi sebesar Rp. 2,64 Triliun Lebih dalam RAPBD Perubahan. Turunnya Pajak Daerah ditutup dengan adanya kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.16,40 Miliar Lebih dan lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp 98,51 Miliar Lebih,” ungkapnya..

Lanjutnya, Penurunan Pajak Daerah sebesar Rp. 108,07 Miliar Lebih ini, tidak sesuai dengan harapan Anggota Dewan mengingat data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, pada rapat tanggal 27 Agustus 2021 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dan kebiasaan yang terjadi, dimana 4 (empat) bulan menjelang akhir tahun yaitu bulan September, Oktober, Nopember dan Desember adalah bulan-bulan ramainya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat.

Hal ini terjadi, karena Kantor Bersama Samsat dibuka pertama kali pada bulan September, sehingga mulai bulan ini, pendataan obyek pajak dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Sisdur Samsat.

“Kami dan Anggota Dewan lainnya, mengharapkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dianggarkan, minimal sama dengan yang dianggarkan pada APBD Semesta Berencana Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 2,74 Triliun,” imbuhnya.

Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, karena mampu mengefisiensikan Belanja Daerah sebesar Rp. 332,50 Miliar Lebih atau 3.89% dari rencana dalam APBD Induk sebesar Rp. 8,53 Triliun Lebih menjadi sebesar Rp 8,20 Triliun Lebih.

Selain itu, Belanja Hibah naik sebesar Rp 16,17 Miliar Lebih atau 1,63% dari rencana dalam APBD Induk sebesar Rp 994,25 Miliar Lebih menjadi Rp 1,01 Triliun lebih. Dengan adanya kenaikan Belanja Hibah tersebut, diharapkan Belanja Hibah yang difasilitasi Anggota Dewan juga dinaikkan secara proporsional, sesuai dengan kenaikan Belanja Hibah tersebut.

Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali, yang telah melaksanakan komitmen untuk menutup defisit, sesuai dengan kesepakatan pada rapat Banggar, tanggal 2 September 2021. Walaupun dengan Pinjaman Daerah Jangka Pendek pada BPD Bali, pihaknya menyarankan, agar nantinya dilanjutkan dengan “Persetujuan Pinjaman” dari DPRD Provinsi Bali.

Terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan Sosial lainnya, yang saat ini sedang disalurkan kepada masyarakat, pihaknya mensinyalir belum tepat sasaran dan jauh dari maksimal. Disarankan kepada Gubernur Bali, agar diadakan supervisi kepada aparat pelaksana dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaannya lebih intensif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Vaksinasi dengan berbasis banjar, seperti pada Vaksinasi tahap pertama sudah bagus dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Pihaknya memberi saran, agar Vaksinasi dengan berbasis banjar dilanjutkan, untuk Vaksinasi tahap kedua, dalam rangka mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat.

Terkait Program Relaksasi dari Pemerintah Pusat, disarankan kepada Gubernur Bali, untuk mencarikan upaya dan pendekatan kepada lembaga yang berwenang, agar bisa direalisasikan secara maksimal untuk menopang bergulirnya ekonomi masyarakat.

Dalam rangka memotivasi Nakes dan pendukungngnya untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan optimal, disarankan, agar pembayaran Insentif Nakes dan pendukungnya dibayar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Disebutkan, Krama Bali sudah bosan mendengar himbauan dan larangan, yang diinginkan adalah kehadiran pemimpin yang merakyat dan mengerti kesulitan yang dialami masyarakat. Untuk itu, disarankan agar Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM., tidak hanya hadir, untuk kegiatan kegiatan yang serimonial, akan tetapi, juga hadir ditengah-tengah masyarakat, yang mengalami kesulitan ekonomi, karena dampak pandemi Covid-19.

Terkait keluhan masyarakat terhadap ekonomi tidak bergerak bahkan sampai stagnan, karena sangat tergantung dari pariwisata. Bahkan, satwapun kena dampak dari mati surinya pariwisata, apalagi komponen pendukung pariwisata. Untuk itu, disarankan kepada Gubernur Bali, agar memperjuangkan, penerbangan bisa dibuka, untuk dalam dan luar negeri dari dan ke Bali, sudah tentu dengan pelaksanaan prokes yang sangat ketat, sehingga diharapkan, sektor pariwisata bisa tumbuh dan berkembang serta berdampak pada pergerakan roda perekonomian masyarakat Bali.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Nasdem, PSI, Hanura DPRD Provinsi Bali, I Wayan Kari Subali menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Provinsi Bali, yang dibacakan oleh Grace Anastasia Surya Widjaja,S.E.

Fraksi Nasdem, PSI, Hanura DPRD Provinsi Bali mengucapkan syukur atas perkembangan terakhir kasus konfirmasi Covid-19 di Bali, yang sudah menurun dan semakin terkendali. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Satgas Covid-19 Provinsi Bali dan para Nakes (Tenaga Kesehatan) yang menjadi garda terdepan, hingga para Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang terlibat aktif dalam pelaksanaan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment).

Fraksi Nasdem, PSI, Hanura mendorong, agar update kasus Covid-19 tetap dilakukan, karena keterbukaan data ini, adalah salah satu indikator bagi segala aspek di Bali, utamanya berkaitan dengan perekonomian.

Fraksi Nasdem, PSI, Hanura mengapresiasi Gubernur Bali, terkait efisiensi Belanja Daerah sebesar Rp 332,50 miliar lebih atau 3,89% dari induk Rp 8,53 triliun lebih menjadi Rp 8,20 triliun lebih. Efisiensi ini, lanjutnya, menunjukkan tingkat kepekaan Gubernur Bali mampu berhemat di masa yang sulit ini, sehingga selisih ratusan miliar bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Alokasi untuk kesejahteraan rakyat ini, imbuhnya, salah satunya adalah ketersediaan dana hibah. Dari Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, terlihat peningkatan postur dana hibah sebesar Rp 16,17 Miliar lebih atau 1,63% dari APBD Induk sebesar Rp 994,25 Miliar lebih menjadi Rp 1,01 Triliun lebih.

Untuk distribusi dana hibah ini, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura mengingatkan penyaluran hibah, agar dilakukan bersama-sama dengan DPRD Provinsi Bali, karena lembaga dewan ini, sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi Bali. Hal ini, juga sesuai dengan rekomendasi dalam Anggaran Perubahan
Tahun Anggaran 2021 sesuai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, beberapa waktu lalu.

Menyikapi soal penurunan target pajak daerah dan retribusi, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura mendorong pada Gubernur Bali, agar lebih berkreativitas dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dari tahun ke tahun, penerimaan PAD masih didominasi dari Pajak Daerah.

Apalagi postur Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana menunjukkan terjadi penurunan. Oleh karena itu, optimalisasi harus dilakukan pada sumber PAD lainnya, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan PAD dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Artinya, aset-aset pemerintah yang dimiliki, agar dioptimalkan sedari awal, untuk diberdayakan agar dapat menunjang pendapatan daerah.

Pihaknya mencontohkan lahan perkebunan Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, yang seandainya digarap serius, tentunya, akan dapat membantu penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Bali.

“Di masa pandemi ini, seharusnya menjadi pembelajaran bagi semuanya, untuk mengubah orientasi Pemerintah Provinsi Bali, dengan menjaga eksistensi PAD sebagai sumber pendapatan, yang dapat menjadi stimulus peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali di masa yang akan datang,” ujarnya.

Fraksi Nasdem, PSI, Hanura juga menyoroti pendapatan transfer bersumber dari dana bagi hasil, DAU dan DAK yang direncanakan sebesar Rp 2,85 Triliun lebih diturunkan menjadi Rp 2,81 Triliun lebih, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 41,39 miliar lebih atau 1,45%.

Terhadap penurunan ini, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura menyarankan diperjuangkan, agar tidak ada pengurangan bantuan dari pusat, mengingat Bali mengalami dampak yang paling dalam dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya terkait dengan Belanja Bagi Hasil yang pada APBD Induk direncanakan sebesar Rp 1,08 Triliun lebih malah menjadi Rp 1,12 Triliun, bertambah sebesar Rp 42,53 Miliar lebih atau naik 3,92%. Peningkatan ini, mengundang pertanyaan karena pada bagian lain, penerimaan pajak dianggarkan turun.

Namun di balik sorotan dan pertanyaan tersebut, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, yang telah berkomitmen, untuk menutup defisit, sesuai dengan kesepakatan pada rapat Badan Anggaran terakhir.

Akhirnya, Fraksi Nasdem, PSI, Hanura berharap, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, dapat berjalan dengan lancar dan dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Daerah, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.

Pihaknya juga berharap, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan
perlindungan dan kesehatan, agar dapat menyelesaikan tugas mulia ini, walaupun, berada di tengah-tengah masa pandemi.

“Semoga visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tata Kehidupan Bali Era Baru dapat bersama-sama kita wujudkan bagi krama Bali,” tutupnya. (Red/Ace).

Related Articles

One Comment

  1. 438735 783605Hey there. I want to to ask slightly somethingis this a wordpress web log as we are preparing to be transferring more than to WP. Furthermore did you make this template all by yourself? A lot of thanks. 578876

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button