Hukum

Kanwil Kemenkum HAM Bali Bersinergi dengan Instansi Terkait Gelar Operasi Gabungan Tim PORA di Wilayah Ubud Gianyar

JBM.co.id, Gianyar – Kanwil (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dalam hal ini, Divisi Keimigrasian melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) Provinsi Bali Tahun 2021, dengan melibatkan beberapa unsur dan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Badan Intelijen Negara Daerah Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Regional Bali, NTB dan NTT serta Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, pada Jumat (3/9/2021).

 

Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenkum HAM Bali, Jamaruli Manihuruk memaparkan, pelaksanaan kegiatan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Provinsi Bali Tahun 2021 dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Gianyar, Ubud dengan jumlah Tim Gabungan yang terlibat, sebanyak 40 (empat puluh) petugas, dimana, teknis pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan, telah sesuai prosedur yang didasarkan, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Nomor W20.40-PW.02.03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Baca Juga :  Serius Berantas Narkoba, Enam Petugas Lapas di Riau Jalani Pidana di Nusakambangan

Selanjutnya, kata Kakanwil Jamaruli Manihuruk, Tim Gabungan bergerak menuju lokasi pada Pukul 16.45 WITA ke salah satu Hotel yang berlokasi di daerah Tegalalang, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali.

Sesampainya di lokasi, Tim langsung bergerak melaksanakan pengawasan terhadap WNA (Warga Negara Asing) dan beberapa objek lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) instansi terkait.

Kemudian, Kakanwil Jamaruli Manihuruk menuturkan, dalam pengawasannya, Tim menyisir beberapa objek, seperti lobby hotel, toko-toko souvenir, jasa kebugaran, seperti gym dan yoga serta restaurant.

Dari sisi Keimigrasian diperoleh hasil, melalui wawancara terhadap beberapa WNA bahwa, tidak ditemukannya bentuk pelanggaran Keimigrasian, baik dari dokumen dan izin tinggal
yang masih berlaku.

Lebih lanjut, Petugas Imigrasi menyarankan kepada pihak manajemen Hotel, untuk wajib melaporkan WNA (Warga Negara Asing) yang menginap di hotel tersebut, kepada pihak Imigrasi melalui aplikasi APOA.

Disisi lain, dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja menindak satu WNA (Warga Negara Asing), yang tidak menggunakan masker, saat beraktivitas di lokasi, sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi denda oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Baca Juga :  BERLIBUR DI BALI, DUA PELAJAR ASAL SEMARANG TENGGELAM DI PANTAI SEMINYAK

Selanjutnya, Tim dari BIN menyampaikan, perlu adanya penyelidikan lebih lanjut, terkait kepemilikan aset/hotel tersebut, karena tidak menutup kemungkinan, kepemilikan aset tersebut, dimiliki pihak asing, tetapi memakai atas nama dari warga lokal.

Untuk itu, pihaknya perlu melakukan pemanggilan pihak manajemen hotel, untuk mencari tambahan keterangan, terkait dengan status WNA yang bekerja dan Pol PP bersama instansi terkait, melaksanakan pengecekan terhadap IMB, ketentuan Protokol Kesehatan di Hotel tersebut dan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor mewah, yang diduga tidak dilaksanakan dengan benar.

Diakhir pengawasan, Tim dari Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali menyampaikan bahwa, diduga seluruh transaksi utamanya yang melibatkan penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan pada lokasi tersebut, dilakukan secara online, baik pemesanan maupun pembayarannya.

Baca Juga :  Sebanyak 201 Napi LP Kerobokan Terima Remisi Hari Raya Nyepi

Sedangkan, untuk barang dan/atau jasa yang disediakan di tempat dapat menggunakan bank lokal.

Petugas berpendapat, agar hal ini, dapat ditindaklanjuti dengan pemanfaatan data ke KPP Pratama Gianyar, untuk dapat dilakukan kegiatan ekstensifikasi terhadap para penyewa lokasi usaha
(shopping district) dan intensifikasi terhadap entitas usaha Hotel tersebut. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, agar segera ditindaklanjuti dengan ekskalasi ke Kanwil DJP Bali, dalam bentuk IDLP.

Tim sepakat akan terus melakukan pengawasan gabungan secara rutin terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Bali. Kegiatan Operasi Gabungan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) Provinsi Bali Tahun 2021 ini, merupakan salah satu bentuk sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Bali dengan instansi terkait, dalam hal koordinasi antar Instansi atau Lembaga Pemerintah terkait, dengan pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dan/atau penjamin/sponsor serta menegakkan Protokol Kesehatan, pada masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat), baik WNI maupun WNA khususnya di Provinsi Bali. (Red/Ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: