Hukum

Kakanwil Kemenkum HAM Bali Dukung APU/PPT Notaris Terapkan PMPJ dan LTKM, Periode Juli-September 2021

JBM.co.id, Buleleng – Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk selaku Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Bali bersama dengan Majelis Pengawas Daerah melakukan audit kepatuhan langsung (on-site) terhadap salah satu Notaris Kabupaten Buleleng, pada Jumat (3/9/2021).

Dijelaskan, kegiatan ini, dilakukan, dalam rangka mendukung APU/PPT, yaitu Audit Kepatuhan terhadap Notaris, dalam penerapan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) dan pelaporan LTKM ( Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan). Waktu pelaksanaan audit kepatuhan langsung (onsite), periode Juli – September 2021, dilaksanakan di Kabupaten/Kota Propinsi Bali, yang berisiko tinggi atau sangat tinggi.

Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenkum HAM Bali, Jamaruli Manihuruk menyampaikan bahwa, Indonesia yang ikut dalam G20, sampai saat ini, belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), dikarenakan, menjadi anggota tersebut, sangatlah penting dan dapat menunjukkan bahwa, kita negara yang aman, untuk berinvestasi.

Menurutnya, pemeriksaan notaris ini, erat dengan rekomendasi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), karena, PPATK merupakan lembaga yang berwenang, menganalisa transaksi diatas 100 juta, termasuk akta yang dibuat notaris. Pemeriksaan terhadap notaris ini, merupakan perintah Undang-Undang Kenotariatan, yang dilakukan Kanwil Kemenkum HAM Bali, sehingga notaris tidak merupakan bagian pengguna jasa, untuk tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terorisme.

“Kita mengingatkan juga kepada para notaris, untuk bekerja sesuai aturan yang ada. Hal tersebut, juga harus disesuaikan dengan tingkat resiko, baik itu sedang maupun tinggi,” ungkap Kakanwil Jamaruli Manihuruk.

Kegiatan ini, kata Kakanwil Jamaruli Manihuruk, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah, serta meningkatkan kepatuhan notaris, dalam menerapkan PMPJ dan pelaporan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).

Berdasarkan hasil dari analisa PPATK untuk Wilayah Provinsi Bali, lanjutnya, ada sekitar 113 (seratus tiga belas) notaris yang mempunyai tingkat resiko berbeda, 87 (delapan puluh tiga) diantaranya memiliki resiko rendah, 23 (dua puluh tiga) tingkat resiko sedang, dan 87 (delapan puluh tujuh) tingkat tinggi dan sangat tinggi.

Diakuinya, kegiatan pengawasan ini, sudah dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, Tabanan dan Klungkung. “Kegiatan ini, bukan menyasar pada notaris yang bermasalah, tetapi, yang mempunyai tingkat resiko yang tinggi dan sangat tinggi, dalam melaksanakan transaksi bedasarkan audit analisa dari PPATK,” jelas Kakanwil Jamaruli Manihuruk. (Red/Ace).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: