Daerah

Kanwil Kemenag Bali Gelar Kegiatan “Pembinaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus”

JBM.co.id, Badung – Kanwil Kemenag (Kantor Wilayah Kementrian Agama) Provinsi Bali menggelar kegiatan “Pembinaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus”, bertempat di 100 Sunset Ballroom Sunset 100 Hotel, Jalan Sunset Road 100C Kuta, Kabupaten Badung, pada Kamis (24/6/2021).

Acara dibuka secara resmi oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali, DR. H. Abu Siri, S.Ag., M.P.d.I, yang mewakili Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dengan Narasumber, Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Ibadah Haji, Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama RI., H.M. Noor Aliya Fitria, S.E., MM.

Turut hadir, Perwakilan Kemenag Kota Denpasar, Perwakilan Kemenag Kabupaten Badung, Perwakilan Kemenag Kabupaten Gianyar, Perwakilan Kemenag Kabupaten Bangli, Perwakilan Kemenag Kabupaten Tabanan, Perwakilan Kemenag Kabuapten Jembrana, Perwakilan Kemenag KabupatenBuleleng, Perwakilan Kemenag Kabupaten Klungkung dan Perwakilan Kemenag Kabupaten Karangasem serta 30 Agen Travel Perjalanan Haji kabupaten/kota Se-Provinsi Bali.

Dijelaskan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah, untuk memberikan pemahaman pada panitia penyelenggaraan haji dan umrah, agar memahami prosedur pelaksanaan pemberangkatan “Ibadah Haji” tahun 2021, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Disebutkan, adapun susunan acara dalam kegiatan tersebut, diawali dengan “Regestrasi Peserta” disusul acara Pembukaan Doa.

Berikutnya, dijelaskan pemaparan yang bertajuk “Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dimasa pandemi” oleh Kabid PHU Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali, DR. H. ABU SIRI, S.Ag., M.Pd.I, menyampaikan materi, yang pada intinya, memaparkan prosedur dalam pelaksanaan pemberangkatan “Ibadah Haji” tahun 2021, harus sesuai dengan ketentuan atau dasar hukum yang berlaku.

Dijelaskan, bagi “Panitia Penyelenggaraan Umrah” (PPU), wajib memperhatikan penggolongan usaha seperti, persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha.

Selain itu, kata Abu Siri, besaran bank garansi harus sesuai dengan KMA no 539 Tahun 2021, tentang penetapan besaran bank garansi, sebagai syarat perizinan berusaha penyelenggara ibadah umrah sebesar Rp.100.000.000,- dan penyelenggara ibadah haji khusus sebesar Rp. 250.000.000.

Selanjutnya, Pemerintah (Kementerian Agama) membuat Aplikasi yang bernama “Siskopatuh” (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).

Aplikasi diluncurkan, berbasis aplikasi digital, lanjut Abu Siri, dengan tujuan untuk pengawasan secara online terhadap “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah” (PPIU) dan “Penyelenggara Ibadah Haji Khusus” (PIHK).

Selain itu, juga dilaksanakan acara “Sosialisasi” terhadap peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang adanya standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Selanjutnya, dipaparkan materi “Pembinaan dan Pengawasan PPUIU/PIHK” oleh Narasumber, sekaligus sebagai Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kemenag RI., H.M. Noor Aliya Fitra, S.E., M.M.

Diskusi terkait pelaksanaan penyelenggaraan “Ibadah Umrah”, intinya, dijelaskan harus ada rekomendasi dari instansi terkait, yaitu Kemenkumham, yang bertujuan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan visa oleh calon jemaah haji.

Kuota haji, lanjut Aliya Fitra, ada 2 kategori, yaitu reguler dan khusus, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) dan Pemerintah. Terkait dengan ibadah haji, kata Aliya Fitra, bersifat undangan, dikhususkan, untuk para pebisnis yang memiliki rekanan di Arab Saudi dan sifatnya tidak resmi, dengan biaya yang cukup besar. Berikutnya, Kemenag RI akan melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, dengan tambahan biaya karena terdampak Pandemi Covid-19.

Penutupan acara sekaligus pengarahan dilakukan oleh Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bali, Dr. Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si., yang menyampaikan bahwa, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.

Dalam hal ini, Kementerian Agama, yang membatalkan keberangkatan “Jamaah Haji” tahun 2021, dengan pertimbangan, masih terjadinya pandemi Covid-19 di Arab Saudi dan tidak adanya kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada negara-negara asing, termasuk Indonesia, sehingga diharapkan kepada para jamaah haji yang batal berangkat serta

“Panitia Penyelenggaraan Umrah”, agar bersabar dan memetik hikmah dari keputusan Pemerintah,” pungkas Kakanwil Sri Marheni.

Kegiatan berakhir pukul 12.30 WITA, dan acara berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” tutupnya. (Red/Ace).

Editor : Agus Jaya.

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button