JBM.co.id, Denpasar – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamaruli Manihuruk beserta Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Pejabat Administrator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mengikuti Apel Pegawai dan Halal Bihalal bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia secara virtual, melalui Zoom, bertempat di Ruang Aula Dharmawangsa, pada hari Senin (17/5/2021).

Apel pagi virtual ini, dilaksanakan secara serentak oleh semua Unit Pusat, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia pada pukul 10.00 WITA. Acara dilaksanakan secara langsung di Graha Pengayoman Jakarta, yang diikuti oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Penasehat Kehormatan Menteri, serta Para Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat Pusat.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly sebagai Pembina Apel memberikan amanatnya, pertama-tama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan Selamat Memperingati Kenaikan Isa Al-Masih, bertepatan dengan kedua perayaan tersebut, sebagai salah satu contoh wujud Bhinneka Tunggal Ika, potret tenggang rasa, dan persatuan Bangsa Indonesia seutuhnya.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, Beliau juga mengingatkan, untuk memutus mata rantai pernyebaran COVID-19, gotong royong dan kepedulian antara Pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, yaitu mematuhi protokol kesehatan dengan membudayakan hidup bersih.

Beliau juga menghimbau pada jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang bekerja di perlintasan, baik perlintasan darat, laut, maupun udara, harus lebih meningkatkan perlindungan diri dan pencegahan bagi WNI maupun WNA yang masuk, dimana sangat dimungkinkan terjangkit COVID-19. Selain itu, jajaran Pemasyarakatan juga, juga dihimbau agar tidak lengah, kondisi over crowded dan kunjungan dalam rangka hari Raya Idul Fitri, harus menjadi perhatian bersama, demi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

Diakhir sambutannya, Beliau menegaskan, terkait peningkatan pelayanan prima, penyerapan anggaran, penyelesaian temuan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai-nilai indeks kinerja, serta predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), diharapkan menjadi tujuan yang harus diraih bersama. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here