Catatan : D. Supriyanto JN *)

Di tengah upaya pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi Covid-19, tiba-tiba publik dikejutkan mencuatnya bisnis kotor antigen bekas di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara.

Bisnis kotor antigen bekas yang dijalankan Plt. Business Manajer Laboratorium Kimia Farma berinisial PM beserta gerombolannya ini berhasil diungkap Polda Sumatera Utara.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra kepada wartawan, di Mapolda Sumut, Kamis (29/4) menjelaskan, rata-rata pasien tes antigen di Bandara Kualanamu mencapai 250 orang per hari. Namun yang dilaporkan ke pihak Bandara Kualanamu dan Pusat Kantor Laboratorium Kimia Farma yang berada di Jalan Kartini hanya sekitar 100 orang.

 D. Supriyanto JN
D. Supriyanto JN

Sedangkan sisanya yang 150 pasien merupakan keuntungan yang didapat PM dengan menggunakan alat bekas. Kata Kapolda, praktik kotor ini sudah dilakukan oleh PM beserta gerombolannya sejak Desember 2020 silam. Menurut informasi, keuntungan yang diraup oleh PM cs, mencapai miliaran rupiah.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan lima orang tersangka antara lain PM (45), SR (19) selaku kurir Laboratorium Kimia Farma. SR berperan mengangkut alat Swab antigen bekas dari Bandara Kualanamu ke Laboratorium Kimia Farma.

SR juga membawa alat Swab antigen bekas yang sudah diolah dan dikemas ulang dari Laboratorium Kimia Farma ke Kualanamu.

Selain PM dan SR, polisi juga menetapkan tersangka atas nama DJ (20) Customer Service di Laboratorium Klinik Kimia Farma. DJ berperan mendaur ulang alat Swab Antigen bekas. Lalu M (30) bagian Admin Laboratorium Kimia Farma yang berperan melaporkan hasil Swab ke Pusat.

Penggunaan alat rapid test antigen daur ulang (Artadu) di salah satu pintu masuk Indonesia, bandara internasional ini, sangat berpotensi menyebarkan virus Covid-19 dari penerima Artadu kepada manusia lain, sekaligus akibat perilaku tersebut dapat membuyarkan kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19 di tanah air. Tindakan tersebut sudah di luar nalar batas kewajaran dan kemanusiaan.

Pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukan tidak mungkin praktik kotor ini juga berpotensi dilakukan di tempat lain.

Sejak Covid-19 merebak di tanah air, dan kemudian diterapkan persyaratan untuk pelaku perjalanan jarak jauh dengan menggunakan moda transportasi udara maupun kereta api, akan mendorong bisnis layanan rapid test antigen ini akan tumbuh subur.

Pemberlakuan surat pengantar bebas Covid-19 saat keberangkatan, sebagai syarat bagi pelaku perjalanan jarak jauh, menurut saya tidak efektif untuk mencegah penularan covid-19.

Harusnya, kalau kita ingin mencegah penularan Covid-19, maka rapid test antigen dilakukan di terminal kedatangan, sehingga tidak perlu repot pakai surat-suratan yang justru berpotensi terjadinya praktik-praktik kotor. Memang agak repot, tapi itulah usaha yang paling jitu.

Selain itu, menurut saya, Kementerian Kesehatan harus membuat regulasi atau sertifikasi dan kalau perlu pemberi surat bebas covid-19 harus mendapat penunjukan langsung dari Kementrian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Daerah untuk mempermudah pengawasannya.

Tak kalah penting, sesekali, menteri uji petik dengan meminta seseorang sebagai konsumen dari layanan pelacakan, testing dan pengobatan.

Hal ini penting karena menyangkut keselamatan manusia dari gempuran Covid-19 yang belum ada tanda-tanda akan landai apalagi berakhir.

Semoga pandemi Covid-19 cepat berlalu, dan kita bisa menatap kembali masa depan secara normal.

*) Pemimpin Redaksi Strateginews.co, Majalah Indonesia CEO Forum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Republik Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here