JBM.co.id, Semarapura  – Sidang untuk mendengarkan pandangan setiap fraksi terkait dengan ranperda kepemudaan dan ranperda perlindungan perempuan dan anak yang di ajukan oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sempat di tunda, namun rapat paripurna akan di lanjutkan kembali pada pukul 14.30 wita.

Setiap fraksi di berikan kesempatan untuk memberikan pemandangan umum mengenai ranperda yang di ajukan,
Pemandangan umum dari PDIP dibacakan oleh I Made Satria. SH, Menekankan pada organisasi karang taruna di desa desa yang mulai tenggelam, dan perlu mendapatkan prioritas pembinaan dan pendaan sehingga keberadaannya bergairah kembali.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan perempuan dan anak. Untuk tercapaiannya tujuan dalam peraturan ini perlu adanya data akurat tentang perempuan dan anak dengan segala permasalahan yang dihadapi.

Data sangat penting dalam proses pembangunan karena pembangunan tanpa data akan jauh lebih mahal.

Ranperda yang telah diajukan, maka Fraksi NasDem Ida Ayu Made Gayatri, SH perlu juga menambahkan dalam realisasi dari 2 (dua) ranperda tersebut dibidang Kepemudaan adalah :
Terhadap tehnik penyusunan dasar pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini khusus mengenai pertimbangan sosiologis dan hukum yang tercantum dalam huruf b dan c perlu diperjelas kembali, sehingga maksud pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan ini jelas arah dan manfaatnya bagi masyarakat.

Terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, Maka kami memandang perlu untuk memberikan pertimbangan terkait dengan perbup yang nanti akan di bentuk sebagai landasan riil pelaksanaan di lapangan agar dapat dibuat dengan lebih spesifik karena konsep dari Perda ini meliputi beberapa hal yang mempunyai prinsip tersendiri.

Dari fraksi Golkar I Kadek Widya Sumartika, SE. Perlu adanya sosialisasi dan pemberitahuan terhadap Organisasi Kepemudaan yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di Kabupaten Klungkung terhadap arah kebijakan yang di ambil Pemerintah Daerah baik dari sisi hak dan kewajiban Organisasi Kepemudaan dalam memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah sebagai mana diatur dalam Pasal 62, Pasal 64 dan Pasal 66.
Perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai cara pemberdayaan perempuan yang diatur dalam pasal 48 ayat (2) baik dengan kualitas hidup perempuan dilakukan dengan apa?

Gerindra, Anak Agung Gde Sayang Suparta, SH. Setelah mencermati dan mendalami 2 Ranperda yang telah Saudara Bupati sampaikan , maka ada beberapa pandangan kami antara lain :
Pada pasal 45 ayat 1 huruf F terdapat celah Diskresi yang tidak jelas dan tidak ada peraturan yang akan membentengi kebijakan tersebut.

Drs. I Nyoman Sukirta dari Hanura membacakan pemandangan umum
Bahwa antara judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan muatan materi terdapat muatan materi yang kurang serasi / sesuai dengan judul, seperti kabupaten layak anak (KLA) yaitu sistem pembangunan berbasis hak dan pengarusutamaan gender (PUG) yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.

Menanggapi pemandangan umum yang di sampaikan oleh setiap fraksi di DPRD Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memberikan jawaban sebagai berikut:

Rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan mengatur pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.

Pembangunan kepemudaan tersebut dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, Lembaga Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga dengan peraturan daerah dapat diakomodir untuk meningkatkan eksistensi melalui penyadaran, memberdayakan dan mengembangkan organisasi karang taruna dan Yowana Desa melalui jalur organisasi.

Dapat kami jelaskan bahwa Perlindungan Perempuan dan Anak yang termuat dalam judul Ranperda merupakan pengaturan secara komperhensif pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Perempuan. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here