JBM.co.id, Denpasar – Pada Rapat PARIPURNA Ke-7 masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 di gelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali. pembahasan Raperda dalam
forum Dewan yang terhormat telah dapat
dirampungkan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi atas tanggapannya mengenai pendapat terkait penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Selama proses pembahasan dengan forum
Dewan yang terhormat menghasilkan pandangan, pendapat dan saran serta masukan, melalui dialog, diskusi, tanya-jawab, saling tukar informasi serta
proses klarifikasi, akhirnya Dewan dapat menyetujui dan menerima Raperda tersebut. Rabu, 28 April 2021.
Dihadiri ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si bersama wakil ketua DPRD provinsi I Nyoman Suyasa, ST. dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si serta Anggota forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi bali dan Ketua Fraksi – Fraksi/ Dewan.
“Telah disetujuinya Raperda Provinsi Bali
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, selanjutnya Perda ini akan Saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi.
Tentu kita berharap dalam proses evaluasi
Raperda dimaksud agar berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga Raperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya
menjadi kebijakan yang diharapkan dapat
meningkatkan PAD Provinsi Bali dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, di dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”
melalui Pola Pembanguan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. (Red/Jbm)
