JBM.co.id, Denpasar – Sidang di pimpin oleh ketua DPRD bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si dan di dampingi Wakil I Nyoman Suyasa, S,T. di hadiri oleh Wakil Gubernur bali Dr. Ir. M.Si. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si., Pimpinan serta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Saudara Sekretaris Daerah, Pimpinan Badan, Dinas
dan Lembaga Provinsi Bali, Saudara Kelompok Ahli/Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali

Rekomendasi LKPJ ini di bacakan oleh Drs. Gede Kusuma Putra, AK.,MBA.,MM pada rapat Paripurna Ke-2 DPRD Provinsi Bali, telah disampaikan Pidato Pengantar Gubernur Bali Tentang Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penyampaian LKPJ Kepala Daerah
sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan SE Mendagri Nomor 700/479/OTDA Perihal Format LKPJ.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkenaan tersebut di atas, maka Anggota DPRD Provinsi Bali yang tergabung
pada Pansus LKPJ DPRD Provinsi Bali melakukan rapat-rapat pembahasan dan
kunjungan kerja ke Provinsi NTB dan Provinsi Jabar, bertujuan untuk melakukan
koordinasi guna mendapatkan masukan sebagai referensi dalam memberikan
rekomendasi dan/atau pertimbangan untuk penyusunan perencanaan dan
penganggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Perda, Perkada, dan/atau kebijakan Strategis Kepala Daerah lainnya.

Untuk menyampaikan Pendapat Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ini, sebelumnya, Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan rapat secara online dan
offline maupun diskusi terbatas dengan memanfaatkan sarana teleconference atau
video conference

Berdasarkan rapat-rapat pembahasan terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 dapat dilihat bahwa :

1. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 memuat keterangan mengenai
realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun
anggaran 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2020, Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 serta APBD Semesta
Berencana Provinsi Bali Tahun 2020, sesuai dengan pedoman yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.18 Tahun 2020.

2. Beberapa uraian Indikator Makro juga dicantumkan dalam LKPJ Tahun 2020,
dengan merujuk pada Indikator Makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi
Bali Tahun 2018-2023.

3. Pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Perubahan APBD
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Sebelum kami sampaikan rekomendasi terhadap LKPJ kepala Daerah
Tahun 2020, Dewan mengapresiasi kinerja Saudara Gubernur Yaitu:

1. Program Legislasi Prioritas yang mencerminkan secara langsung Implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang telah diselesaikan tahun 2020 berupa 15 (lima belas) Peraturan Daerah (PERDA) dan 25 (dua puluh lima) Peraturan
Gubernur yang sangat strategis,sehingga dalam Bidang Legislasi telah berhasil menyelesaikan 40 Peraturan Keseluruhan dan Peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Sad Kerthi.

2. Pencapaian Program Prioritas yang menjadi unggulan daerah dan fokus
kepada penataan Alam Bali, Manusia dan Budaya Bali dalam berbagai bidang, mulai bidang pangan, sandang dan papan, bidang pendidikan, kesehatan, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, bidang pariwisata, dan bidang infrastruktur pendukung pariwisata, sarpras air minum dan air limbah regional, penyediaan energi listrik, tata kelola pemerintahan, program Bali Resik Sampah Plastik, dan Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, yang seluruhnya dijabarkan dalam kinerja seluruh Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Sepertinya Tahun 2020 dan Tahun 2021 ini adalah tahun tersulit bagi
pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola Keuangan Daerah.

Sebelumnya lebih dari 1 ½ dasa warsa Provinsi Bali mengelola Keuangan daerah dengan kondisi yang relatif nyaman dan aman karena walaupun RAPBD selalu dirancang defisit, realisasinya selalu surplus karena realisasi pendapatan selalu melampaui target dan realisasi belanja selalu dibawah target.

Demikianlah Pendapat Akhir Atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ini telah kami sampaikan dan lanjut untuk
ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Bali dan atas perhatiannya disampaikan. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here