JBM.co.id, Denpasar – Pengacara elemen tokoh Bali, Wayan Sudirta yang berpengalaman ikut menangani kasus Ahok memaparkan, bahwa kasus dugaan menistakan agama Hindu dilakukan oknum dosen bernama Desak Made Darmawati tetap terbuka bisa diproses di wilayah Polda Bali.

Advokat senior itu mengutip, bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 84 ayat 2 sejalan dengan Perkap No. 6 Tahun 2019 dikatakan bisa dijadikan dasar memproses kasus Desak Made di Polda Bali.

Penegasan ini disampaikan dalam forum FGD (focus group discussion) diselenggarakan PHDI Provinsi Bali dan KORdEM Demokrasi Bali pada Sekretariat PHDI Bali di Jalan Ratna Denpasar, Minggu (18/4)

“Secara empirik, dalam kasus Ahok, yang 14 pelapornya ada di berbagai daerah, Polda dan Polres tetap memeriksa laporan dan mem-BAP pelapor. Walaupun kelanjutan penanganannya ada di Mabes Polri. Misalnya, pelapor yang ada di Polres Bogor, di BAP di Polres Bogor dan berlanjut di Mabes Polri,” terang Wayan Sudirta.

Dipaparkan pada forum diskusi itu, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Jo Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Begitu juga dijelaskan dalam Pasal 3 diatur terkait Laporan atau Pengaduan Masyarakat (Model B) dapat dilakukan juga di Laporan/pengaduan SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres yang penanganannya dapat dilimpahkan jika ada alasan-alasan hukum yang dapat dibenarkan menurut teori locus delicti dan kompetensi relative pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara dimaksud.

Forum yang padat masukan dan konsep-konsep ini menyimpulkan, ucapan-ucapan Desak Darmawati viral di media sosial jelas-jelas mengandung unsur penistaan agama Hindu. Setelah dibedah dari aspek hukum pidana, aspek teologi agama maupun adat dan budaya Bali.

Wayan Sudirta dan bersama tokoh lain Gede Made Suardana, sama-sama menegaskan, bahwa perbuatan Desak Dharmawati memenuhi unsur dugaan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP.

Putu Wirata yang memandu forum FGD menegaskan, masukan-masukan yang disampaikan para narasumber tidak hanya untuk bahan laporan dan proses hukum, tetapi juga membantu kepolisian untuk memproses kasus yang mendapat atensi luas umat Hindu di Bali.

Perlu diketahui narasumber tokoh lain yang tampil secara virtual dan offline adalah Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa seorang Sulinggih yang merupakan Bagawanta Gubernur Bali, Ida Mpu Siwa Budha Dhaksa Dharmita adalah sulinggih yang sangat dihormati dari Semeton Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi, Dr. Gede Made Suwardhana, SH seorang dosen hukum pidana dan kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Tokoh lainnya adalah Prof. Dr. Wayan Windia seorang guru besar FH UNUD yang kompetensinya di bidang adat, dan Prof. Dr. IGN Sudiana, M.Si, ketua PHDI Provinsi Bali, Gede Pasek Suardika, SH politisi muda yang juga aktivis agama Hindu, Dr. I Gede Rudia Adiputra dosen di Univ. Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Gusti Made Ngurah ‘’Petajuh’’ Majelis Desa Adat Provinsi Bali, I Wayan Sudirta, Anggota DPR RI yang juga praktisi hukum yang dikenal sebagai pengacara Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM.

Peserta yang ikut memberikan masukan dan dukungan untuk meneruskan pernyataan Desak Dharmawati ke proses hukum, adalah Nyoman Kenak, Made Arka, S.Pd, M.Pd, Made Rai Wirata, SH, Putu Wirata Dwikora, Wayan Ariawan, SH dan Made Sukaartha dari LBH KORdEM Bali bersama lainnya. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here