Jbm.co.id,Denpasar – Tanggapan Fraksi -Fraksi/ Dewan Terhadap Pendapat Gubernur Bali Terkait Raperda Inisiatif Dewan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retrubusi Jasa Usaha disampaikan dalam sidang paripurna Ke-5 DPRD Provinsi Bali,  Senin , 19 April 2021.

Yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa korry, SE.MM.Ak.C.A dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si serta Anggota forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bali dan Ketua  Fraksi – Fraksi/ Dewan.

Sidang di buka oleh ketua DPRD Provinsi Bali  I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si dan mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, dan Selamat Menuaikan Ibadah puasa di bulan Ramadhan bagi umat Islam yang menjalaninya pada kesempatan yang berbahagia ini.

Penyampian tanggapan Fraksi – Fraksi/ Dewan dibacakan oleh A.A Ngurah Adhi Ardhana , ST Komisi 3 DPRD Provinsi Bali.

Dalam penyampiannya ada banyak hal- hal, karena sesuai dengan Pidato Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kunjungannya baru-baru ini ke Bali, telah ada signal yang kuat bahwa Kepariwisataan Bali akan mulai diujicobakan sekitar bulan Juni tahun ini.

Hal ini tentu menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi kita semua untuk menyukseskannya, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, jaga jarak (social distancing) termasuk protokol kekarantinaan bagi kedatangan dari luar negeri yang berlaku.

Sehingga bersamaan dengan upaya vaksinasi yang terus dilakukan, maka program Zero Covid Corridors dari daerah zona hijau ke zona hijau yang lainnya, dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi kita semua.

Dan A.A Ngurah Adhi Ardhana, ST Komisi 3 DPRD Provinsi Bali mengucapkan terimakasih atas Apresiasi Gubernur Bali kepada DPRD Provinsi Bali, atas Inisiatif dalam pengusulan Raperda ini, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Pendapat Gubernur Bali terkait Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada hari Kamis, 8 April 2021.

Karena kita sama-sama sepakat bahwa dengan adanya Perda ini mempunyai makna yang sangat strategis, dalam hal: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 2) Adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah; 3) Terdapat potensi baru mengenai retribusi jasa usaha yang belum diakomodir; dan 4) Diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jadi simpulannya, semua masukan Gubernur Bali tersebut, akan kami bahas bersama-sama, antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rapat-rapat gabungan berikutnya.

Karena itu mari bersama-sama mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here