JBM.co.id, Denpaar Bali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI, Masa Persidangan IV, Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali, pada hari Sabtu (10/4/21).

Kegiatan ini, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Pejabat Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Bali, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkum HAM Bali beserta undangan lainnya.

Kegiatan juga diikuti secara daring oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Provinsi Bali.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Dr.Ir. H. Adies Kadir, yang dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing instansi.

Beliau mengatakan bahwa, kunjungan ini, dalam rangka melakukan tugas pengawasan serta mengontrol anggaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dijelaskan, kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk, yang menyampaikan terkait isu-isu Kementerian Hukum dan HAM Bali saat ini, diantaranya isu yang terjadi di pemasyarakatan, seperti over kapasitas didalam Lapas, yang mencapai 200 % dan peredaran Narkoba yang terjadi didalam Lapas serta isu mengenai Keimigrasian terkait Pendeportasian,” jelas Kakanwil Jamaruli Manihuruk.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk juga menyampaikan bahwa, saat ini, Kantor Imigrasi banyak mendeportasi orang asing yang bermasalah dan pihaknya, membentuk “Tim Pengawasan Orang Asing” serta melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing bersama instansi terkait,” imbuhnya.

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR RI menghimbau, agar perlu merancang kebijakan yang efektif dan tegas, untuk menunjang program, seperti mengatasi masalah over kapasitas.

Terkait dengan peredaran Narkoba di Lapas/ Rutan, hal tersebut, disarankan, agar bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian, melalui Sidak dan penggeledahan secara rutin,” ungkapnya.

 

Hal lain, yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI terkait keberadaan “Tenaga Kerja Asing” yang ilegal, terutama yang bekerja di sektor pariwisata, dihimbau kepada pihak Imigrasi, agar segera dilakukan penertiban,” tegasnya.

Di akhir rapat, Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM RI menghimbau kepada semuanya, agar memperbaiki kinerja, sehingga kita semua akan menjadi lebih baik,” tutupnya. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here