JBM.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) menegaskan, tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan dijadikan Sirkuit Balap Internasional Mandalika dan pengembangan obyek wisata lainnya.

Baik berupa perampasan dan penggusuran tanah, rumah, ladang, sawah atau pun, sejumlah situs keagamaan secara paksa dari masyarakat.

“Dua hari lalu, saya bersama Tim FIM dan Dorna Sports International, didampingi Gubernur NTB, Kapolda dan Danremz serta Wamen BUMN, sudah datang dan melihat langsung proses pembangunan Sirkuit Balap Internasional Mandalika di Lombok.

Baca Juga :  Bamsoet Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Tidak ada satupun pelanggaran HAM atau tindakan paksa merampas tanahnya warga yang terkena pembangunan KSPN Mandalika.

Semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Bamsoet di Jakarta, Jumat (9/4/21).

Sebelumnya, diberitakan Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan HAM, Olivier De Schutter menyebutkan, adanya pelanggaran HAM dalam pembangunan mega proyek USD 3 miliar di Lombok.

Penduduk lokal, petani, ataupun nelayan dipaksa keluar dari tanah tinggal mereka. Rumah dan tanah dihancurkan serta diusir tanpa adanya kompensasi.

Baca Juga :  MENTERI BUMN DIMINTA HATI-HATI TETAPKAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN BESAR DAN ANAK PERUSAHAAN

“Pernyataan tersebut, sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan dilakukan melalui mediasi secara transparan dengan melibatkan tim independen.

Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, pasti sudah ada gejolak di Mandalika. Masyarakat akan protes beramai-ramai. Kenyataan itu tidak ada.

Komnas HAM pun tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran HAM di proyek KSPN Mandalika,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, sebagai anggota Dewan HAM PBB 2020-2022, Indonesia tidak akan mencederai kepercayaan dari 174 negara yang telah mendukung Indonesia dengan melakukan pelanggaran HAM dalam proyek KSPN Mandalika.

Baca Juga :  Pertemuan Tim Formatur Komuring Jaya

Karenanya, Indonesia terus mengedepankan partisipasi inklusif serta menjunjung tinggi HAM semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal, dalam proses pengambilan keputusan.

“Pembangunan KSPN Mandalika juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penghidupan dan perekonomian masyarakat NTB.

­Ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yang hanya bisa dicapai dengan memajukan pilar pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan hidup secara seimbang,” pungkas Bamsoet. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here