JBM.co.id, Denpasar – Pengurus Wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI) Provinsi Bali melaksanakan seminar atau kegiatan Focus Group Discussion (FGD), bertempat di Agung Room Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Jalan Gatot Subroto Barat no.283, Denpasar, pada hari Kamis (8/4/21).

Kegiatan seminar ini, mengambil tema “Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, guna Menolak Intoleran, Terorisme dan Radikalisme, dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Bali. Hadir sebagai narasumber adalah Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Bali, Kompol M.Taufiq, SH., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, SH.,MH., Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, sekaligus Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dan Ketua MUI Provinsi Bali, yang diwakili Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Provinsi Bali, sekaligus merangkap Sekretaris Umum MUI Kota Denpasar, H. Khoeron, M.Pd.I.

Turut hadir, dalam acara tersebut adalah perwakilan PHDI BALI, Ketua Umum Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Bali, Ketua Umum Musyarawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Bali, Keuskupan Denpasar, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Bali, Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali, Ketua PW NU Bali, Ketua Muhammadiyah Bali, Ketua PW Ansor Bali, Ketua Pemuda Muhammadiyah Bali, Ketua KNPI Bali, Ketua FKPPI Bali, Ketua KMHDI Bali, Ketua HMI Bali, Ketua PMII Bali, Ketua PMKRI Bali, Ketua GMKI Bali, Koordinator Elemen Mahasiswa Bali, Ketua Pekat Bali, Ketua LSM Jarrak Bali, Ketua Patriot Garuda Nusantara Bali dan Penasehat Pemuda Sahabat Hijrah Singaraja.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali, sekaligus Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pengurus Wilayah MCMI Bali, yang melalui Masjid-Masjid, mensosialisasikan dan membumikan nilai-nilai kebangsaan, yang didalamnya berisi 4 Pilar Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, dalam rumah besar kita, yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya, “Kita semuanya, sebagai komponen bangsa, bisa menjadikan umat beragama menjadi penganut agama yang baik, sekaligus menjadi warga negara yang baik,” ungkapnya.

“Jika ingin memberantas Intoleran, Terorisme dan Radikalisme, dasar pertama, yang harus dilakukan adalah Cinta Indonesia dan Cinta Tanah Air. Itu yang harus ditanamkan. Kalau kita renungkan, Cinta Indonesia itu, diumpamakan dengan cinta istri atau suami. Tidak hanya mencintai, hidung atau telinganya saja, akan tetapi, yang kita cintai, semuanya, “luar bahkan dalamnya” yang ada pada istri atau suami kita.

Juga pada anak-anak kita. Begitu juga Dengan Indonesia. Jangan hanya mencintai salah satu agama, suku atau golongan tertentu saja. Namun, cintailah Indonesia apa adanya dan semua yang dimilikinya, dari Sabang hingga Merauke.

Kita memiliki 6 Agama besar dengan sekian banyak aliran kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga ada 1211 Bahasa Daerah dan 1128 Suku Bangsa. Itu semuanya, harus kita cintai. Inilah yang disebut Nasionalisme ala Pancasila berbalutkan Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Ida Pangelingsir.

Lebih lanjut, dijelaskan, Indonesia sangat tergantung dengan Kerukunan antar Umat Beragama. Selanjutnya, menjadi “seksi sekali”, jika itu digarap terkait “isu SARA”. Oleh karena itu, jangan pernah tersanjung, apalagi kebablasan dan terpancing akan hal itu. Jangan sampai kita menghakimi suatu agama orang lain atau menilai agama tertentu.

Kita harus jaga toleransi dan menghormatinya. Dan juga jangan sampai menghakimi tokoh agama yang lainnya. Itu pancingan yang bisa digarap pihak asing. Makanya, Ratu tidak pernah menyebut tentang nama agama tertentu, karena jika itu disebutkan, langsung akan dibelokkan atau dibenturkan dan langsung menjadi bahan garapan mereka,” bebernya.

“Strategi yang tepat adalah langsung ditangani tokoh agamanya masing-masing. Ada radikal Kristen, biarkan tokoh atau pendeta Kristen yang menjewernya. Demikian juga, radikal Islam, ada tokoh Islam, seperti NU, Muhammadiyah atau Ansor yang bergerak. Jangan pemuda Bali bereaksi, karena itu pancingan. Nah, jika ada radikal Hindu Bali, biarkan Ratu yang bergerak, juga ada radikal Katolik, biar tokoh umat Katolik yang bergerak.

Jadi kita tingkatkan kewaspadaan kita, agar jangan sampai salah langkah, yang terlalu reaktif, bisa menimbulkan reaksi di tempat lainnya,” imbuh Ida Pangelingsir.

Sementara, Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Bali memaparkan, bahwa “Radikalisme dan Terorisme” merupakan ancaman Kebhinekaan, karena menghendaki perubahan, sesuai dengan kehendak pengikutnya dan juga hanya membenarkan ajarannya saja atau disebut “Truth Claim”,” ungkapnya.

Selanjutnya, dijelaskan, terpapar Intoleran, karena ada anggapan “Kafir”, jika bertentangan dengan ajarannya, karena fanatisme sempit, dalam memahami agama yang masih bersifat tektualis dan skriptualis. Pihaknya, juga menjelaskan adanya istilah “Islamo phobia” yang melancarkan aksi “Deislamisasi”, dalam memupuk paham “Sekularisme”, dengan merendahkan citra umat Islam di kalangan umat lainnya, serta memecah belah persatuan & kesatuan umat Islam dan disintegrasi bangsa,” bebernya.

Pihaknya, mendorong peran serta elemen masyarakat, dalam menjaga terus Kebhinekaan dan mensosialisasikan 4 pilar, yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945,” imbuhnya.

“Peran serta Lembaga pendidikan juga diperlukan, dalam menanamkan pemahaman, sejak dini, bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, namun, harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi.

Membangun kesadaran dan memberi arahan, contoh serta tauladan dalam kehidupan yang penuh dengan keharmonisan serta toleransi beragama,” jelasnya.

Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda Bali, Kompol M.Taufiq,SH., berharap peran serta lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar menjamin kehidupan, yang penuh dengan toleransi serta keharmonisan melalui penguatan regulasi beserta penerapannya, didukung alokasi anggaran, agar badan, struktur dan sistem organisasi, dapat bekerja dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta nilai-nilai Kebhinekaan,” jelasnya.

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana,SH.,MH., menambahkan, tantangan dan ancaman Indonesia adalah globalisasi yang memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru disertai memudarnya nilai-nilai luhur kebangsaan.

Memudarnya nilai luhur budaya bangsa, akibat dari pengaruh globalisasi, yang tidak difilter dengan baik. Ancaman lainnya, juga berupa korupsi, penyalahgunaan narkotika serta penyalahgunaan medsos dengan menyebar berita “HOAX”.

Ini perlu ditanamkan wawasan kebangsaan, yang Cinta Tanah Air dengan membangkitkan jiwa patriotisme dan Nasionalisme,” paparnya.

Ditambahkannya, beragam bukanlah berbeda dan Indonesia bukan milik satu agama, suku atau golongan tertentu saja, tetapi milik kita bersama,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama MUI Provinsi Bali, sekaligus merangkap Sekretaris Umum MUI Kota Denpasar, H.Khoeron, M.Pd.I., yang menyatakan, “Tetap menjaga toleransi umat beragama, dengan semboyan, “ketika kita berada di Bali, sebaiknya, dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung,” ungkapnya.

Ketua Umum MCMI Bali, KH.Moh. Ishaq As’yhari didampingi Sekretaris MCMI Bali, Muhammad Mujib mengucapkan terima kasih tak terhingga, atas kehadirannya, mudah-mudahan, perhelatan diskusi ini, dijadikan sarana untuk mempererat rasa toleransi umat beragama, agar NKRI yg kita cintai menjadi “Kiblat Toleransi”, bahkan menjadi kiblat “Kebhinekaan” di dunia. NKRI Harga Mati,” pekiknya, dengan penuh semangat, yang diikuti oleh para peserta FGD. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here