JBM.co.id – Dalam rangka peningkatan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar Lokakarya Peningkatan Kinerja PPID, pada hari Rabu, 7 April 2021, yang diikuti secara virtual oleh para Humas Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM RI, Heni Susila Wardoyo, yang mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta, pada kegiatan lokakarya ini, baik yang hadir secara langsung ataupun secara virtual.

Selanjutnya, Beliau membahas Undang-Undang no.14 tahun 2008, yang menyatakan bahwa, Kemenkum HAM sebagai salah satu badan publik wajib menyediakan, kemudian memberikan dan menertibkan informasi publik, yang berada dibawah kewenangannya.

Dengan diadakannya kegiatan lokakarya ini, diharapkan dapat memperoleh tentang bagaimana cara membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, sehingga informasi publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu, mudah diakses oleh publik.

Beliau juga, melihat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), membutuhkan peran aktif dari PPID. Pengelolaan dan desimimasi informasi yang baik, menjadi salah satu indikator, suatu instansi layak menyandang predikat WBK/WBBM.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana menyampaikan pentingnya PPID dan regulasi yang mengaturnya.

Secara konstitusional, setiap individu memiliki hak, untuk memperoleh informasi, yang didasarkan pada Pasal 28 Huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik, yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Di tahun 2020, Kemenkum HAM telah melayani sebanyak 30 permintaan informasi dan semuanya terselesaikan dengan baik. Selama dua tahun berturut-turut, Kemenkum HAM meraih predikat “Cukup Informatif”.

Tahun ini, dan tahun-tahun mendatang, diharapkan adanya peningkatan pelayanan kualitas, serta pelayanan informasi, sehingga Kemenkum HAM bisa meraih predikat “Menuju Informatif” bahkan “Informatif”. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here